Tenda Protes Petani Kendeng Berdiri di Seberang Istana Kepresidenan

Kompas.com - 04/09/2017, 15:16 WIB
Belasan petani asal kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menggelar aksi protes terkait keberadaan pabrik semen di atas sumber mata pencaharian mereka.  Warga Kendeng yang sebagian besar terdiri dari kaum perempuan itu mendirikan tenda beratapkan terpal berwarna biru di seberang Istana Kepresidenan, tepatnya di silang barat Monas, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).  Sebanyak tujuh bendera Merah Putih dikibarkan di setiap tiang tenda tersebut. Sementara, para petani Kendeng dan sejumlah aktivis HAM berteduh di dalam tenda.  Koordinator aksi, Joko Santoso mengatakan, aksi tersebut merupakan sebuah bentuk protes warga Kendeng terhadap keberadaan pabrik PT Semen Indonesia yang masih terus beroperasi, kendati proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap II masih berjalan.  Pasalnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penghentian kegiatan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng selama proses KLHS berjalan. KOMPAS.com/Kristian ErdiantoBelasan petani asal kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menggelar aksi protes terkait keberadaan pabrik semen di atas sumber mata pencaharian mereka. Warga Kendeng yang sebagian besar terdiri dari kaum perempuan itu mendirikan tenda beratapkan terpal berwarna biru di seberang Istana Kepresidenan, tepatnya di silang barat Monas, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017). Sebanyak tujuh bendera Merah Putih dikibarkan di setiap tiang tenda tersebut. Sementara, para petani Kendeng dan sejumlah aktivis HAM berteduh di dalam tenda. Koordinator aksi, Joko Santoso mengatakan, aksi tersebut merupakan sebuah bentuk protes warga Kendeng terhadap keberadaan pabrik PT Semen Indonesia yang masih terus beroperasi, kendati proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap II masih berjalan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penghentian kegiatan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng selama proses KLHS berjalan.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan petani asal kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menggelar aksi protes terkait keberadaan pabrik semen di atas sumber mata pencaharian mereka.

Warga Kendeng yang sebagian besar terdiri dari kaum perempuan itu mendirikan tenda beratapkan terpal berwarna biru di seberang Istana Kepresidenan, tepatnya di silang barat Monas, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Sebanyak tujuh bendera Merah Putih dikibarkan di setiap tiang tenda tersebut. Sementara, para petani Kendeng dan sejumlah aktivis HAM berteduh di dalam tenda.

Koordinator aksi, Joko Santoso mengatakan, aksi tersebut merupakan sebuah bentuk protes warga Kendeng terhadap keberadaan pabrik PT Semen Indonesia yang masih terus beroperasi, kendati proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap II masih berjalan.

(Baca: KLHS Kendeng Rampung, tetapi Belum Bisa Umumkan)

Pasalnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penghentian kegiatan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng selama proses KLHS berjalan. Adapun proses KLHS berada di bawah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Kajian tersebut melibatkan berbagai instansi mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM hingga pemerintah daerah setempat.

"Janjinya Presiden Jokowi selama KLHS berjalan tidak ada aktivitas pabrik semen. Tapi di sana pabrik tidak berhenti terus beroperasi. Yang masih berjalan itu ada di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Rembang," ujar Joko.

Menurut Joko, aksi protes petani Kendeng akan terus berlangsung sampai mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Mereka juga meminta Presiden Jokowi memerintahkan PT Semen Indonesia menghentikan kegiatan penambangan.

(Baca: Bupati Rembang: Warga Asli Penolak Semen Kendeng Hanya Segelintir)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Nasional
UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

Nasional
Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.