Lenis Kogoya Benarkan Kabar Panglima OPM Yapen Timur Gabung NKRI

Kompas.com - 04/09/2017, 13:46 WIB
Bendera Papua merdeka. Reuters/SMHBendera Papua merdeka.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya, membenarkan adanya kabar terkait Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Yapen Timur, Kris Nussy yang menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, Lenis belum bisa menjelaskan secara lengkap mengenai pernyataan dari Kris Nussy tersebut, sebab pihak Istana belum menerima surat pernyataan resmi.

"Kalau dari (OPM) Yapen Timur. Saya belum bisa menyampaikan laporan lengkap karena belum ada pernyataan resminya. Tapi menurut informasi itu saya memang dengar," ujar Lenis saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Lenis menuturkan, saat ini persoalan keamanan di Papua terkait pergerakan OPM sudah relatif aman. Sebagian besar kelompok OPM yang mendiami kawasan pegunungan, kata Lenis, sudah menyatakan sikap akan mendukung upaya pembangunan di Papua oleh pemerintah.

(Baca: 154 OPM Menyatakan Diri Kembali ke NKRI)

Lenis bahkan menyebut OPM di kawasan pegunungan tidak akan melakukan gerakan separatisme.

"Kalau di gunung oke. Saya bisa jawab. Mereka pasti jaga pemerintah karena mereka sudah menyatakan siap mendukung pemerintah untuk pembangunan masalah papua. Mereka senang dengan pemerintah itu kenapa tidak ada pergerakan sampai hari ini," kata Lenis.

"Soal keamanan, saya sebagai kepala suku, dibilang masalah OPM ini aman. Saya sudah beberapa kali menyatakan pernyataan sikap saya. Masalah OPM itu ada di tangan kepala suku. Itu jaminannya saya. Mereka tidak akan melakukan penembakan. Kecuali diganggu, tapi saya jamin itu tidak akan terjadi," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19 di Pengungsian, Pemetaan Sebelum Bencana Perlu Dilakukan

Cegah Covid-19 di Pengungsian, Pemetaan Sebelum Bencana Perlu Dilakukan

Nasional
Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Nasional
Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X