PDI-P Apresiasi Menlu Terbang ke Myanmar untuk Bantu Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengecam penindasan yang terjadi atas etnis Rohingya di Myanmar belakangan ini. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi harus segera dihentikan.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya pemerintah melalui Menteri Luar Negeri yang bertindak cepat dengan segera datang ke Myanmar," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/8/2017).

Hasto mengatakan, pemerintah harus memberikan bantuan kemanusiaan dan secepatnya melakukan diplomasi untuk meyakinkan pemerintah Myanmar guna mencari jalan damai untuk menyelesaikan persoalan.

Indonesia sebagai "Big Brother" di ASEAN, kata dia, harus mengambil inisiatif atas konflik Rohingya. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif harus ditujukan untuk mewujudkan perdamaian dunia.

(Baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

"Atas nama cita-cita perdamaian sebagai pelaksanaan sila kedua kemanusiaan atau internalisonalisme, maka prakarsa aktif harus diambil termasuk mendesak pemerintahan Myanmar untuk secepatnya menghentikan kekerasan atas warganya," kata Hasto.

Hasto meyakini, tindakan diplomasi yang cepat dan efektif melalui ASEAN sangat penting guna mencegah kekerasan lebih lanjut.

"PDI-P akan ikut ambil bagian dalam gerakan solidaritas sebagai kekuatan moral untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Rohinya," ujar Hasto.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan, perlu sebuah aksi nyata untuk menghadapi masalah kekerasan terhadap kaum Rohingya di Myanmar, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman.

(Baca: Konflik Politik dan Ekonomi di Balik Tragedi Kemanusiaan Rohingya)

Ia memastikan pemerintah berkomitmen  terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional.

Jokowi telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Kofi Annan.

Jokowi menambahkan, pada Minggu sore Menlu Retno Marsudi telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah negeri itu menghentikan dan mencegah kekerasan.

Menteri Retno juga akan mendesak pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warga Myanmar termasuk umat Muslim serta membuka akses bantuan kemanusiaan.