Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Status Warga Negara untuk Etnis Rohingya Harus Diperjuangkan

Kompas.com - 03/09/2017, 20:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk bertindak lebih nyata menghentikan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar.

Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan, pemerintah dapat menggunakan jalur bilateral maupun multirateral melalui ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Perserikatan Bangs-Bangsa (PBB).

Salah satu hal yang harus diperjuangkan, kata Sohibul, adalah pemulihan kewarganegaraan etnis Rohingya.

"Mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar. Karena itu kami melihat merupakan suatu hal yang sangat penting pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan atau citizenship kepada warga Rohingya," ujar Sohibul dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Baca: Tokoh Agama Budha Indonesia Serukan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Rohingya

Ia meyakini, ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya menjadi pangkal permasalahan dari tindakan-tindakan tak berperikemanusiaan yang mereka alami.

Menindaklanjuti sikap partai, PKS juga memerintahkan Fraksi PKS di DPR RI untuk bekerjasama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya pembersihan etnis Rohingya.

Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menegaskan, persoalan yang menimpa etnis Rohingya bukan hanya permasalahan umat Muslim namun juga seluruh umat beragama.

Sohibul Iman menuturkan, pihaknya juga membentuk crisis center khusus masalah Rohingya untuk memastikan upaya menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya bisa berjalan efektif.

PKS juga akan mengawal agar isu etnis Rohingya tak justru menjadi obyek hoax dan betul-betul ditangani secara serius.

Sebab, banjirnya informasi soal etnis Rohingya membuat publik sulit memilah mana informasi yang benar atau salah.

"Bahkan kemarin saya dapat berita bahwa sampai satu segmen dalam film Rambo dimasukkan seolah itu terjadi di Rohingya. Ini harus kita cegah," kata Sohibul.

Baca: Cak Imin: Warga NU dan PKB Sisihkan Gaji Satu Bulan untuk Rohingya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com