PKS: Status Warga Negara untuk Etnis Rohingya Harus Diperjuangkan

Kompas.com - 03/09/2017, 20:33 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman saat memberikan pernyataan pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman saat memberikan pernyataan pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk bertindak lebih nyata menghentikan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar.

Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan, pemerintah dapat menggunakan jalur bilateral maupun multirateral melalui ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Perserikatan Bangs-Bangsa (PBB).

Salah satu hal yang harus diperjuangkan, kata Sohibul, adalah pemulihan kewarganegaraan etnis Rohingya.

"Mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar. Karena itu kami melihat merupakan suatu hal yang sangat penting pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan atau citizenship kepada warga Rohingya," ujar Sohibul dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Baca: Tokoh Agama Budha Indonesia Serukan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Rohingya

Ia meyakini, ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya menjadi pangkal permasalahan dari tindakan-tindakan tak berperikemanusiaan yang mereka alami.

Menindaklanjuti sikap partai, PKS juga memerintahkan Fraksi PKS di DPR RI untuk bekerjasama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya pembersihan etnis Rohingya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menegaskan, persoalan yang menimpa etnis Rohingya bukan hanya permasalahan umat Muslim namun juga seluruh umat beragama.

Sohibul Iman menuturkan, pihaknya juga membentuk crisis center khusus masalah Rohingya untuk memastikan upaya menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya bisa berjalan efektif.

PKS juga akan mengawal agar isu etnis Rohingya tak justru menjadi obyek hoax dan betul-betul ditangani secara serius.

Sebab, banjirnya informasi soal etnis Rohingya membuat publik sulit memilah mana informasi yang benar atau salah.

"Bahkan kemarin saya dapat berita bahwa sampai satu segmen dalam film Rambo dimasukkan seolah itu terjadi di Rohingya. Ini harus kita cegah," kata Sohibul.

Baca: Cak Imin: Warga NU dan PKB Sisihkan Gaji Satu Bulan untuk Rohingya



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X