Konflik Politik dan Ekonomi di Balik Tragedi Kemanusiaan Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menuturkan, kekerasan yang dialami warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar bukan merupakan konflik agama.

Menurut Daniel, terdapat konflik kepentingan ekonomi yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan tersebut.

Tak hanya itu, kepentingan ekonomi itu dibungkus agar seolah-olah yang terjadi merupakan konflik antar-agama.

"Sama sekali ini bukan persoalan agama. Ada konflik kepentingan ekonomi di balik persoalan Rohingya. Di situ ada jalur sumber energi, minyak dan gas. Saya rasa itu yang utama di sana. Kepentingan itu dibungkus dengan konflik agama dan dipelihara oleh militer Myanmar," ujar Daniel saat ditemui usai menghadiri dialog dengan para Bhiksu dan pemuka agama Budha di Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).

Baca: Cak Imin: Warga NU dan PKB Sisihkan Gaji Satu Bulan untuk Rohingya

Menurut Daniel, konflik antar-etnis di Myanmar sudah terjadi sejak masa penjajahan Inggris. Inggris, kata Daniel, memang menggunakan politik yang memecahbelah etnis dan terus dipelihara sebagai sebuah peta konflik.

"Kalau dari historis ini dimulai dari penjajahan Inggris yang membelah etnis. Seperti di Khasmir misalnya, sehingga mewarisi peta konflik di sana. Etnisnya pun berbeda-beda kan," kata Daniel.

Daniel menegaskan, tragedi kemanusiaan terhadap warga Rohingya tidak bisa dilihat sebagai konflik antara pemeluk agama Budha dan warga Rohingya yang mayoritas memeluk Islam.

"Di dalam Budha itu tidak ada satu ayat pun yang membenarkan pemeluk agama itu terlibat dalam perang. Apalagi menimbulkan pembunuhan. Itu langsung dianggap melakukan dosa yang sangat besar," ucapnya.

Sementara itu, dikutip dari situs berita Deutsche Welle, kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum (SADF) Siegfried O Wolf berpendapat, krisis yang dialami warga Rohingya lebih bersifat politis dan ekonomis.

Siegfried menuturkan, komunitas warga Rakhine yang beragama merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma.

Di sisi lain etnis Rohingya dianggap sebagian warga Rakhine sebagai pesaing tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri.

Selain itu, kelompok Rakhine merasa dikhianati secara politis, karena warga Rohingnya tidak bisa memberikan suara bagi partai politik mereka.

"Ini menyebabkan tambah runcingnya ketegangan. Sementara itu, pemerintah tidak mendorong rekonsiliasi, melainkan mendukung fundamentalis Buddha dengan tujuan menjaga kepentingannya di kawasan yang kaya sumber alam tersebut," ujar Siegfried.

"Faktor-faktor ini adalah penyebab utama di balik konflik antar kelompok etnis dan antar agama. Ini juga jadi penyebab memburuknya kondisi hidup warga Rohingya, serta pelanggaran hak-hak sosial-politis mereka," kata dia.

Siegfried memandang kekerasan terhadap warga Rohingya juga memiliki aspek ekonomi. Rakhine, lanjut Siegfried, adalah salah satu negara bagian dengan warga paling miskin, walaupun kaya sumber daya alam.

Baca: Bantuan dan Pertolongan Indonesia untuk Etnis Rohingya di Myanmar

Warga Rohingya dianggap menjadi beban ekonomi tambahan, jika mereka bersaing untuk mendapat pekerjaan dan kesempatan untuk berbisnis.

Pekerjaan dan bisnis di negara bagian itu sebagian besar dikuasai kelompok elit Burma.

"Jadi bisa dibilang, rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis," ucapnya.