Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Pertanyakan Dasar Pemecatan Ahmad Doli Kurnia dari Golkar

Kompas.com - 03/09/2017, 12:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mempertanyakan kebijakan pimpinan partainya yang memecat Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai.

Doli sebagai ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) termasuk pihak yang vokal mengkritik kondisi Golkar saat ini.

Yorrys menilai, hal-hal yang disuarakan Doli merupakan bentuk kegelisahan kader muda terhadap suasana kepartaian yang seakan menutup mata terhadap realitas.

Setelah didera dualisme kepemimpinan, partai kembali didera masalah hukum. Bahkan Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Beberapa pengurus teras juga mengalami hal serupa, seperti Fahd A Arafiq, Markus Nari, hingga yang terbaru Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno.

Baca juga: Golkar Pecat Ahmad Doli Kurnia

Suara-suara yang diungkapkan GMPG, menurutnya, juga masih berada dalam koridor kepartaian.

"Sejak kapan kegelisahan tersebut menuai penghakiman dari elit Partai Golkar yang sama sekali tidak memberi ruang untuk bersuara dan berpendapat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi?" tanya Yorrys melalui keterangan tertulis, Minggu (3/9/2017).

Sebagai pengurus DPP, ia mempertanyakan dasar pemecatan tersebut. Sebab, Golkar memiliki mekanisme yang cukup panjang dalam proses pengambilan keputusan, terlebih soal penghilangan hak keanggotaan partai.

Merujuk Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar, mekanisme pengambilan keputusan terkait pelanggaran disiplin organisasi harus melalui rapat khusus yang melibatkan Koordinator Bidang Kepartaian, Koordinator Bidang polhukam, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat.

Potensi pelanggaran berat juga seharusnya baru bisa dijatuhi setelah melalui investigasi khusus yang melibatkan sejumlah unsur, bukan hanya berdasarkan subjektivitas.

Aksi pecat memecat juga bukan tradisi baru di partai berlambang beringin itu. Yorrys menambahkan, sejarah memecat kader pernah juga terjadi pada era Ketua Umum Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie. Pada era tersebut, aksi-pecat memecat justru membuat partai semakin terpuruk.

"Seakan mengulang kebiasaan buruk, elit politik partai berlambang pohon beringin ini tidak kunjung belajar pada masa lalunya," ujar Yorrys.

"Masa lalu telah mewariskan sejarah bahwa pemecatan tidak pernah membuat partai ini berjaya," sambung dia.

Sebelumnya, Partai Golkar memecat Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai.

"DPP Partai Golkar telah mengambil sebuah keputusan yaitu memecat keanggotaan yang bersangkutan dari Partai Golkar," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Golkar menilai bahwa langkah yang dilakukan Doli sudah tak sesuai dengan aturan partai.

Baca juga: Sekjen Golkar Persilakan Doli Ajukan Pembelaan terkait Pemecatannya

Ahmad Doli Kurnia menilai, pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tak sesuai prosedur. Doli mengatakan, jika memang dia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Partai Golkar, seharusnya ada prosedur pemecatan yang ditempuh partai. Prosedur itu mulai dari pemanggilan, teguran, hingga surat peringatan.

Doli mengakui, ia dan jajaran GMPG tak menerima perlakuan demikian. Menurut dia, selama ini, dia hanya mendapatkan satu surat peringatan yang dikirim beberapa hari lalu. Lalu dua hari berselang, partai mengklaim telah memecatnya.

"Ini kan tindakan yang saya katakan berlebihan," kata dia.

Kompas TV Menerka Langkah Setya Novanto (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com