Yorrys Pertanyakan Dasar Pemecatan Ahmad Doli Kurnia dari Golkar

Kompas.com - 03/09/2017, 12:55 WIB
Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia usai bertemu Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie di kediaman pribadi Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia usai bertemu Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie di kediaman pribadi Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mempertanyakan kebijakan pimpinan partainya yang memecat Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai.

Doli sebagai ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) termasuk pihak yang vokal mengkritik kondisi Golkar saat ini.

Yorrys menilai, hal-hal yang disuarakan Doli merupakan bentuk kegelisahan kader muda terhadap suasana kepartaian yang seakan menutup mata terhadap realitas.

Setelah didera dualisme kepemimpinan, partai kembali didera masalah hukum. Bahkan Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Beberapa pengurus teras juga mengalami hal serupa, seperti Fahd A Arafiq, Markus Nari, hingga yang terbaru Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno.

Baca juga: Golkar Pecat Ahmad Doli Kurnia

Suara-suara yang diungkapkan GMPG, menurutnya, juga masih berada dalam koridor kepartaian.

"Sejak kapan kegelisahan tersebut menuai penghakiman dari elit Partai Golkar yang sama sekali tidak memberi ruang untuk bersuara dan berpendapat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi?" tanya Yorrys melalui keterangan tertulis, Minggu (3/9/2017).

Sebagai pengurus DPP, ia mempertanyakan dasar pemecatan tersebut. Sebab, Golkar memiliki mekanisme yang cukup panjang dalam proses pengambilan keputusan, terlebih soal penghilangan hak keanggotaan partai.

Merujuk Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar, mekanisme pengambilan keputusan terkait pelanggaran disiplin organisasi harus melalui rapat khusus yang melibatkan Koordinator Bidang Kepartaian, Koordinator Bidang polhukam, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat.

Potensi pelanggaran berat juga seharusnya baru bisa dijatuhi setelah melalui investigasi khusus yang melibatkan sejumlah unsur, bukan hanya berdasarkan subjektivitas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

Nasional
Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Nasional
Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Nasional
7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

Nasional
KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional
OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

Nasional
Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Nasional
Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Nasional
Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Nasional
Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Nasional
Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.