Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemerintah Lamban, Kenapa Diam Saja pada Myanmar soal Rohingya?"

Kompas.com - 03/09/2017, 10:27 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil tindakan tegas menyikapi persoalan konflik Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pasalnya, korban tewas karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya terus bertambah.

"Pemerintah sangat lamban, kenapa diam saja kepada Myanmar? Di Indonesia saja ada 4.000 pengungsi Rohingnya enggak terurus," kata Sekretaris Jenderal Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (Kamra) Bernard Ali Jabbar di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Padahal, jumlah kaum Rohingya makin hari makin sedikit karena tewas menjadi korban kekerasan militer Myanmar sejak beberapa tahun lalu.

"Dulu 4 juta jiwa kaum Rohingya tersebar di beberapa wilayah di Myanmar. Tapi karena konflik yang berkepanjangan, genosida yang dilakukan. Sekarang hanya tinggal 1 juta jiwa yang tertinggal di Rohingya," kata dia.

Dengan fakta itu, menurut Bernard, harusnya Indonesia dengan jumlah penduduk Muslimnya yang terbesar di dunia harus bisa menjadi contoh global untuk peduli kepada Rohingya di Myanmar.

Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
"Kita paling dekat, harusnya bisa jadi contoh dunia dengan umat Islam kita yang terbesar di dunia. Pemerintah harus bersungguh-sungguh mencari jalan keluar, kalau bisa Indonesia jadi pelopor pertama," katanya.

(Baca juga:Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya)

Kesungguhan pemerintah, lanjut Bernard, bisa diwujudkan dengan menekan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia untuk mengakhiri persoalan ini.

"Duta besarnya ditekan atau dikembalikan ke negara asalnya. Kami minta Pemerintah sungguh-sungguh, bahkan kalau mereka perlu difasilitasi ke Australia, atau negara lainnya, atau diberikan kewarganegaraan lah," tuturnya.

Demo ke kedutaan

Sementara itu, Kamra, lanjut dia, akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017) mendatang.

Kemarin, Sabtu (2/9/2017), massa yang tergabung dalam Komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan juga telah melakukan aksi unjuk rasa yang sama.

"Kami hadir untuk lakukan solidaritas atas kedholiman yang dilakukan militer Myanmar. Kami akan datangi Kedubes Myanmar," kata Bernard.

Rencananya aksi tersebut akan diawali dengan melakukan longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat.

Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
"Jadi hari Rabu nanti kami kumpul di HI, longmarch ke Kedubes Myanmar," ucap Bernard.

Dia pun juga mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) atau elemen masyarakat lainnya yang peduli akan tragedi kekerasan kepada kaum Rohingya untuk turut ambil bagian melakukan aksi demonstrasi massa.

"Kami takkan henti-hentinya bantu Rohingya. Kami undang ormas Islam dan komunitas lain yang peduli, untuk datang ke tempat ini, demonstrasi bersama-sama," ujarnya.

"Besok juga ada aksi Save Rohingya di candi Borobudur, di Medan dan tempat lain di Indonesia. Kami sudah beberapa kali berangkat ke sana beri bantuan. Tengah September kami akan ke sana," tambah Bernard.

Sebelumnya, komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan Rohingya mendesak agar Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar RI di Myanmar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com