PRT Tak Punya Jam Kerja Jelas, Eks Buruh Migran Ini Mengadu ke PBB

Kompas.com - 02/09/2017, 23:24 WIB
Ilustrasi TKI Kompas.com/ERICSSENIlustrasi TKI
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan buruh migran yang kini aktif di Migrant Care Siti Badriyah akan memberikan pernyataan mewakili delegasi masyarakat sipil Indonesia dalam Sidang ke-27 Komite Perlindungan Pekerja Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 4-13 September 2017.

Siti akan menghadiri sidang tersebut bersama enam orang lainnya dari perwakilan Migrant Care. Mereka adalah Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah, Melanie Subono selaku ambassador Migrant Care, Alex Ong dari Migrant Care Malaysia, Saverrapal Sakeng Corvandus dari YKS Lembata, Mulyadi dari SARI Solo, serta Miftahul Munir dari sebagai Kepala Desa Dukuh Dempok, Jember.

Siti menceritakan, saat menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia dan Brunei Darussalaam, dirinya pernah mendapatkan perlakuan yang tak manusiawi.

"Bekerja di dua tempat dan tidak digaji sama sekali. Sekarang setelah saya bergabung dengan Migrant Care, ternyata masih banyak teman-teman saya PRT itu mendapatkan perlakuan yang saya alami," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

(Baca: Aktivis Mengadu ke PBB soal Lambannya Pemerintah Lingungi Buruh Migran)

Siti menambahkan, hingga saat ini pembantu rumamh tangga juga belum memiliki jam kerja standar. Jam kerja para PRT ini juga tidak tercatat.

"Majikan mau nyuruh jam berapa saja PRT harus siap," kata Siti.

Di sisi lain, revisi dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 berjalan sangat lamban.

"Delapan tahun dibahas di DPR, belum juga disahkan. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan di (sidang) Komite PBB," ucap Siti.

Dalam kesempatan sama, Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, regulasi dan unit pelayanan yang ada saat ini belum cukup efektif mengurangi kerentanan buruh migran perempuan menjadi korban perdagangan manusia.

Dia mengatakan, sepanjang 2016 tercatat sekitar 10.667 kasus perdagangan manusia. Dari sejumlah kasus tersebut, penegakan hukum melalui proses peradilan hanya terjadi di 194 kasus.

"Sejak moratorium ke Timur Tengah, catatan Migrant Care di Bandara Soekarno-Hatta tahun 2015-2016, masih ada 2.644 buruh migran yang diberangkatkan ke Timur Tengah," kata Anis.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X