Indonesia Gandeng PBB Selesaikan Konflik Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk berkoordinasi dengan PBB dan utusan khusus untuk Rohingya, Kofi Annan terkait penyelesaian konflik yang terjadi.

"Pemerintah Indonesia secara resmi melalui ini Menlu telah melakukan koordinasi dengan sekjen PBB dan juga utusan khusus untuk Rohingya Kofi Annan dan kami benar-benar mengutuk dan menyesalkan kejadian itu dan Presiden telah menyampaikan sikapnya," ucap Pram, sapaannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).

Karena itu, ia berharap pemerintah Myanmar memberikan perhatian khusus. Apalagi, permasalahan ini sudah menjadi buah bibir di dunia internasional.

Terlebih, lanjut Pram, persoalan Rohingya tidak terjadi hanya sekali, namun berkali-kali dan tetap dibiarkan.

Baca: Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya

"Maka bagi yang mengungsi harus segera ditangani dan para korban juga harus diinvestigasi. Pelaku juga. Karena ini sudah menjadi perhatian dunia internasional," lanjut Pram.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku telah menghubungi Penasihat Keamanan Nasional Myanmar dari Aung San Suu Kyi, U Thaung Tun.

Langkah ini dilakukan terkait situasi di negara bagian Rakhine Myanmar yang kembali bergejolak selama beberapa hari terakhir.

Selain menyebabkan hampir 100 orang tewas, kekerasan juga membuat ribuan Muslim Rohingya khawatir dan melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

“Tadi pagi di antaranya saya berbicara langsung dengan National Security Adviser dari Suu Kyi. Intinya tentunya kami mengamati perkembangan ini dengan sangat prihatin,” ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Baca: Indonesia Punya Pengaruh Besar untuk Hentikan Kekerasan Rohingya

Kepada U Thaung Tun, Retno menyampaikan agar Pemerintah Myanmar lebih mengutamakan menangani masalah kemanusiaan terlebih dulu sehingga tak menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan agar seluruh pihak tidak melakukan tindakan kekerasan yang dapat memperburuk situasi saat ini.

“Perlindungan termasuk perlindungan keamanan ini juga merupakan ranah kemanusiaan, harus diberikan secara inklusif kepada masyarakat yang ada di Rakhine State,” kata dia.