JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya menyayangkan semakin banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
Terakhir, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang tersangkut kasus suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah di Tegal.
"Saya sudah tiga tahun ini bilang, ya mudah-mudahan ini yang terakhir terus. Tapi kita sudah tegas. Rencana anggaran, retribusi, masalah upeti dan jual beli jabatan. Yang salah bukan sistemnya, lembaganya, yang salah orangnya," kat Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).
(baca: Suap Rp 5,1 Miliar kepada Wali Kota Tegal Ongkos Politik untuk Maju Jadi Petahana)
Ia menambahkan, untuk mencegah terjadinya kembali korupsi oleh kepala daerah, pihaknya akan memperkuat keberadaan inspektorat daerah.
Mendagri menilai, saat ini peranan inspektorat daerah dalam mengawasi eksekutif sangat lemah sebab posisinya tidak sejajar.
Ia mengaku telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat inspektorat daerah.
"Sudah dengan KPK dan BPKP, sudah dengan Presiden. Nanti sudah ada rekomendasi kami dengan KPK dengan BPK, penguatan sudah dilaporkan ke presiden," ujar Tjahjo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.