Mendagri Anggap Wajar Pemecatan Dua Praja IPDN yang Menganiaya

Kompas.com - 02/09/2017, 13:30 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan ketika menjadi pembicara pada diskusi publik di Jakarta, Sabtu (12/8/2017). Diskusi yang diprakarsai oleh Galang Kemajuan Center tersebut mengangkat tema Dinamika Politik dan Undang-Undang Pemilu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/17 ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AMendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan ketika menjadi pembicara pada diskusi publik di Jakarta, Sabtu (12/8/2017). Diskusi yang diprakarsai oleh Galang Kemajuan Center tersebut mengangkat tema Dinamika Politik dan Undang-Undang Pemilu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/17
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai wajar sanksi pemecatan terhadap dua Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang terlibat dalam pengeroyokan di dalam kampus.

Ia mengatakan, selama menjabat sebagai Mendagri, ia sudah menerapkan aturan kedisiplinan terhadap berbagai kasus seperti narkoba, perkelahian, dan selainnya.

"Mulai tiga tahun ini banyak yang dipecat. Banyak yang turun pangkat, banyak yang diberhentikan tidak hormat, ya sudah. Karena kami sudah dicanangkan oleh bapak Presiden sebagai kampus revolusi mental," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).

(baca: Kemendagri Minta Dua Praja IPDN Dipecat, Jangan Cuma Penurunan Tingkat)

Ia mengaku tidak akan memberikan toleransi atas kasus kedisiplinan yang tergolong berat seperti narkoba, pengeroyokan.

Tjahjo juga mengatakan, sanksi pemecatan sudah diambil berdasarkan rapat oleh tim sehingga tak diambil secara sepihak.

"Harus semua dicek jadi tidak ada yang diutamakan. Mekanisme seperti itu. Kan tim yang memutuskan," lanjut Tjahjo.

(baca: Mendagri: Praja IPDN Terbukti Pakai Narkoba, Saya Pecat)

Dua praja IPDN yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang praja, dipastikan mendapatkan sanksi pemecatan.

Sementara, tiga praja lainnya mendapatkan sanksi penurunan tingkat dan pangkat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Nasional
BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Nasional
BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

Nasional
Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X