Kompas.com - 31/08/2017, 19:24 WIB
Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu  di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Kamis (31/8/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINDirektur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meyakini, kenaikan dana bantuan untuk partai politik bisa mencegah kader parpol untuk korupsi.

Hal ini disampaikan Pahala usai melakukan pertemuan dengan para pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

"Antara lain (untuk mengurangi korupsi). Jadi kita tadi sebutkan ke PDI-P usulan kita aslinya dari Rp 1000 (per suara) sampai Rp 10.000," kata Pahala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu yang dipertimbangkan pemerintah dalam memutuskan kenaikan ini adalah usulan dari KPK.

"Jadi mungkin kita bilang di situ kan kenaikan bertahap selama 10 tahun, tergantung kinerja. Tapi rasanya tiap tahun kita boleh evaluasi lagi," tambahnya.

 

(Baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sepakat kenaikan dana parpol sangat penting guna mencegah korupsi di kalangan kader parpol. Hasto menyatakan keprihatinannya di PDI-P sendiri masih ada kader di eksekutif dan legislatif yang terjerat masalah korupsi.

"Kami mengedepankan proses kelembagaan, memberikan sanksi berat bagi mereka yang korupsi," ucapnya.

Hasto mengatakan, dengan kenaikan dana parpol, tanggung jawab PDI-P dalam mengelola keuangan partai akan semakin besar. PDI-P juga akan menaikkan iuran bagi anggota partai untuk menyesuaikan dengan kenaikan dana dari pemerintah.

"Kalau iuran wajib Rp 10.000 per tahun per anggota. Kami juga menerapkan untuk petugas partai kami di eksekutif dan legislatif ada iuran. Saya pribadi juga, rekening saya per bulan dipotong untuk iuran partai," ucap Hasto.

(Baca: Setelah Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, DPR Minta Lagi Dana Bantuan Rutin)

Dia pun mengusulkan dana bantuan partai tidak hanya disesuaikan dengan perolehan suara, tetapi ada juga bantuan tambahan yang berdasarkan kinerja.

"Misalnya, partai yang punya sekolah partai, beda dengan yang cari jalan pintas, hanya cari yang populer," ucap Hasto.

Pahala mengaku sepakat dengan usul PDI-P tersebut. Menurut dia, bantuan semacam itu tidak hanya akan membuat partai untuk merebut suara sebanyak-banyaknya, namun juga berkompetisi menciptakan kader berkualitas.

"Boleh juga kita ciptakan kompetisi antar partai, mana partai yang capai sistem integritas lebih dulu, harus ada semacam insentif," kata dia.

Pahala menambahkan, kedepannya KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga akan menemui sembilan parpol lainnya yang ada DPR untuk berdiskusi mengenai sistem pencegahan terhadap korupsi ini.

Kompas TV KPK memang menyetujui kenaikan dana parpol yang baru saja disahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Begini Penampakan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

Nasional
Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Nasional
Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

Nasional
DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

Nasional
KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

Nasional
Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

Nasional
Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Nasional
BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga 'Lone Wolf'

BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga "Lone Wolf"

Nasional
Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

Nasional
Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.