PDI-P dan KPK Sepakat Kenaikan Dana Parpol Bisa Cegah Korupsi

Kompas.com - 31/08/2017, 19:24 WIB
Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu  di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Kamis (31/8/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINDirektur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meyakini, kenaikan dana bantuan untuk partai politik bisa mencegah kader parpol untuk korupsi.

Hal ini disampaikan Pahala usai melakukan pertemuan dengan para pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

"Antara lain (untuk mengurangi korupsi). Jadi kita tadi sebutkan ke PDI-P usulan kita aslinya dari Rp 1000 (per suara) sampai Rp 10.000," kata Pahala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu yang dipertimbangkan pemerintah dalam memutuskan kenaikan ini adalah usulan dari KPK.

"Jadi mungkin kita bilang di situ kan kenaikan bertahap selama 10 tahun, tergantung kinerja. Tapi rasanya tiap tahun kita boleh evaluasi lagi," tambahnya.

 

(Baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sepakat kenaikan dana parpol sangat penting guna mencegah korupsi di kalangan kader parpol. Hasto menyatakan keprihatinannya di PDI-P sendiri masih ada kader di eksekutif dan legislatif yang terjerat masalah korupsi.

"Kami mengedepankan proses kelembagaan, memberikan sanksi berat bagi mereka yang korupsi," ucapnya.

Hasto mengatakan, dengan kenaikan dana parpol, tanggung jawab PDI-P dalam mengelola keuangan partai akan semakin besar. PDI-P juga akan menaikkan iuran bagi anggota partai untuk menyesuaikan dengan kenaikan dana dari pemerintah.

"Kalau iuran wajib Rp 10.000 per tahun per anggota. Kami juga menerapkan untuk petugas partai kami di eksekutif dan legislatif ada iuran. Saya pribadi juga, rekening saya per bulan dipotong untuk iuran partai," ucap Hasto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Nasional
Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Nasional
Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

Nasional
Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.