Kompas.com - 31/08/2017, 16:26 WIB
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Achmad Setyo P (dua dari kiri) dalam konferensi pers mengenai proses seleksi calon hakim MA, di Jakarta, Kamis (31/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Mahkamah Agung (MA) Achmad Setyo P (dua dari kiri) dalam konferensi pers mengenai proses seleksi calon hakim MA, di Jakarta, Kamis (31/8/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi calon hakim (cakim) 2017 steril dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

MA pun hanya mengambil porsi pada tahapan wawancara, dengan bobot penilaian 25 persen.

Sedangkan tahapan dengan bobot penilaian terbesar (75 persen) menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Meskipun hanya 25 persen, namun MA menyadari, dalam porsi kecil inipun masih ada celah yang bisa dimanfaatkan.

Oleh karena itu, Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo memastikan MA tetap menjaga independensi dalam proses wawancara.

"Pimpinan sudah memberikan arahan kepada pewawancara khususnya yang berasal dari lingkungan MA dan dari luar yang akan melakukan wawancara ternyata dia punya anak, atau keluarga, atau saudara yang mendaftar, dia (pewawancara) wajib mengundurkan diri," kata Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (31/8/2017).

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: KY Ingatkan MA agar Seleksi Hakim Sesuai UU Jabatan Hakim)

Bahkan, lanjut Achmad, MA juga mendistribusikan pewawancara tidak sesuai dengan tempat atau lokasi di mana dia bertugas. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi bertemunya pewawancara dengan tetangga atau teman yang ikut mendaftar seleksi cakim.

"Bisa saja bukan anak, atau saudara, atau famili. Mungkin tetangga atau teman. Pewawancara tidak akan ditempatkan di lokasi yang sama di mana dia bertugas," kata dia.

"Contoh, pewawancara dari Jawa Timur atau Surabaya, bisa saja ditempatkan di Aceh atau Medan. Ini semua kami lakukan untuk menjaga independensi," imbuh Achmad.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.