Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus: Bukan Wataknya Pak Habibie Memberi Ultimatum

Kompas.com - 31/08/2017, 15:31 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah pernyataan salah satu pengurus Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang mengungkapkan bahwa Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Ultimatum tersebut diberikan pascapenetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Menurut Idrus, Habibie tidak pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

"Tidak ada. Ultimatum apa? Bukan wataknya Pak Habibie memberi ultimatum. Pak Habibie adalah tokoh yang sangat realistis dan sangat memahami bagaimana dinamika yang ada," kata Idrus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2017).

(baca: GMPG: Pak Habibie Sudah Ultimatum Setya Novanto)

Idrus mengatakan, sebelumnya pimpinan DPP bersama Setya Novanto juga pernah bertemu Habibie.

Dalam pertemuan itu, kata Idrus, Habibie meminta Novanto meneruskan perjuangan dan menghormati proses hukum.

Sebelumnya, salah satu pengurus GMPG Mirwan Bz. Vauly mengungkapkan bahwa Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

(baca: GMPG: Pak Habibie Minta Kami Tak Mengulang Kesalahan Setya Novanto)

Dalam ultimatum itu, kata Mirwan, Habibie meminta Novanto segera melakukan konsolidasi dan perbaikan partai.

"Tadi Pak habibie menyampaikan bahwa ternyata beliau sudah mengultimatum Pak Setya Novanto agar segera melakukan konsolidasi perbaikan buat partai. Itu yang kami catat," ujar Mirwan saat memberikan keterangan usai bertemu Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017).

(baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Menurut Mirwan, Habibie juga memberikan tenggat waktu bagi Novanto untuk melakukan konsolidasi.

"Saya kira juga ada waktu yang diberikan antara Pak Habibie dan Pak Setya Novanto," ucap Mirwan.

Mirwan menuturkan, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Habibie menginginkan perubahan dan pembaruan pimpinan Golkar.

Bahkan, kata Mirwan, Habibie sempat mengatakan bahwa publik tak lagi berpihak Setya Novanto.

"Pak Habibie menginginkan perubahan. Dia mengatakan bahwa publik tidak lagi berada di pihak Setya Novanto. Artinya memang Pak Setya Novanto harus melakukan konsolidasi dan melakukan perubahan bagaimana pun caranya," kata dia.

Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com