Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus: Bukan Wataknya Pak Habibie Memberi Ultimatum

Kompas.com - 31/08/2017, 15:31 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah pernyataan salah satu pengurus Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang mengungkapkan bahwa Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Ultimatum tersebut diberikan pascapenetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Menurut Idrus, Habibie tidak pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

"Tidak ada. Ultimatum apa? Bukan wataknya Pak Habibie memberi ultimatum. Pak Habibie adalah tokoh yang sangat realistis dan sangat memahami bagaimana dinamika yang ada," kata Idrus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2017).

(baca: GMPG: Pak Habibie Sudah Ultimatum Setya Novanto)

Idrus mengatakan, sebelumnya pimpinan DPP bersama Setya Novanto juga pernah bertemu Habibie.

Dalam pertemuan itu, kata Idrus, Habibie meminta Novanto meneruskan perjuangan dan menghormati proses hukum.

Sebelumnya, salah satu pengurus GMPG Mirwan Bz. Vauly mengungkapkan bahwa Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

(baca: GMPG: Pak Habibie Minta Kami Tak Mengulang Kesalahan Setya Novanto)

Dalam ultimatum itu, kata Mirwan, Habibie meminta Novanto segera melakukan konsolidasi dan perbaikan partai.

"Tadi Pak habibie menyampaikan bahwa ternyata beliau sudah mengultimatum Pak Setya Novanto agar segera melakukan konsolidasi perbaikan buat partai. Itu yang kami catat," ujar Mirwan saat memberikan keterangan usai bertemu Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017).

(baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Menurut Mirwan, Habibie juga memberikan tenggat waktu bagi Novanto untuk melakukan konsolidasi.

"Saya kira juga ada waktu yang diberikan antara Pak Habibie dan Pak Setya Novanto," ucap Mirwan.

Mirwan menuturkan, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Habibie menginginkan perubahan dan pembaruan pimpinan Golkar.

Bahkan, kata Mirwan, Habibie sempat mengatakan bahwa publik tak lagi berpihak Setya Novanto.

"Pak Habibie menginginkan perubahan. Dia mengatakan bahwa publik tidak lagi berada di pihak Setya Novanto. Artinya memang Pak Setya Novanto harus melakukan konsolidasi dan melakukan perubahan bagaimana pun caranya," kata dia.

Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com