Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus: Bukan Wataknya Pak Habibie Memberi Ultimatum

Kompas.com - 31/08/2017, 15:31 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah pernyataan salah satu pengurus Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang mengungkapkan bahwa Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Ultimatum tersebut diberikan pascapenetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Menurut Idrus, Habibie tidak pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

"Tidak ada. Ultimatum apa? Bukan wataknya Pak Habibie memberi ultimatum. Pak Habibie adalah tokoh yang sangat realistis dan sangat memahami bagaimana dinamika yang ada," kata Idrus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2017).

(baca: GMPG: Pak Habibie Sudah Ultimatum Setya Novanto)

Idrus mengatakan, sebelumnya pimpinan DPP bersama Setya Novanto juga pernah bertemu Habibie.

Dalam pertemuan itu, kata Idrus, Habibie meminta Novanto meneruskan perjuangan dan menghormati proses hukum.

Sebelumnya, salah satu pengurus GMPG Mirwan Bz. Vauly mengungkapkan bahwa Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

(baca: GMPG: Pak Habibie Minta Kami Tak Mengulang Kesalahan Setya Novanto)

Dalam ultimatum itu, kata Mirwan, Habibie meminta Novanto segera melakukan konsolidasi dan perbaikan partai.

"Tadi Pak habibie menyampaikan bahwa ternyata beliau sudah mengultimatum Pak Setya Novanto agar segera melakukan konsolidasi perbaikan buat partai. Itu yang kami catat," ujar Mirwan saat memberikan keterangan usai bertemu Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017).

(baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Menurut Mirwan, Habibie juga memberikan tenggat waktu bagi Novanto untuk melakukan konsolidasi.

"Saya kira juga ada waktu yang diberikan antara Pak Habibie dan Pak Setya Novanto," ucap Mirwan.

Mirwan menuturkan, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Habibie menginginkan perubahan dan pembaruan pimpinan Golkar.

Bahkan, kata Mirwan, Habibie sempat mengatakan bahwa publik tak lagi berpihak Setya Novanto.

"Pak Habibie menginginkan perubahan. Dia mengatakan bahwa publik tidak lagi berada di pihak Setya Novanto. Artinya memang Pak Setya Novanto harus melakukan konsolidasi dan melakukan perubahan bagaimana pun caranya," kata dia.

Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com