KPK Panggil Agun Gunandjar sebagai Saksi Setya Novanto dalam Kasus e-KTP

Kompas.com - 31/08/2017, 11:01 WIB
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket KTP elektronik.

Ia akan diperiksa untuk tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tersangka SN," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2017).

Agun sebelumnya pernah diperiksa KPK untuk tersangka lain kasus e-KTP.

Bahkan, Agun pernah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Baca: Elza Syarief: Miryam Merasa Diadili dan Dianggap Pengkhianat oleh DPR

Selain Agun, KPK juga memanggil saksi lainnya untuk tersangka lain dalam kasus ini, Markus Nari, yang juga politisi Golkar.

Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk VP Internal Affair PT Biomorf Lone Indonesia, Amilia Kusumawardanu Adya Ratman; Bussiness Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia , Berman Jandry S Hutasoit; karyawan PT Sucofindo, Yan Yan Rudiyantini; Direktur Urama PT Multisoft Java Technologies, Willy Nusantara Najoan; Direktur Produksi Perum Percetakan Negara RI, Yuniarto; serta Kepala Bagian Fasilitaa Pelayanan Publik PT Sucofindo, Nur Efendi.

Agun salah satu anggota DPR yang disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP.

Ia disebut menerima duit sebesar satu juta dollar AS saat menjadi anggota Badan Anggaran DPR.

Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Komisi II dan Banggar DPR RI saat itu menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan e-KTP.

Saat ini Agun merupakan Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Pansus ini dibentuk terkait pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Dalam sidang, penyidik menyebut mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani diancam oleh sejumlah anggota DPR RI.

Namun, Miryam membantah hal tersebut. Ia justru menyebut penyidiklah yang melayangkan ancaman terhadapnya.

Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X