Ketua KPK Sebut Direktur Penyidikan Langgar Prosedur karena Hadiri Rapat Pansus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menduga, ada pelanggaran yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman dengan menghadiri rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR.

Sebab, Pimpinan KPK telah meminta Aris untuk tidak menghadiri rapat tersebut.

"Pasti KPK punya aturan internal. Bentuk pelanggaran apapun, kami punya aturan," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/8/2017) malam.

Oleh karena itu, Aris langsung disidang oleh Dewan Pertimbangan Pegawai.

Dewan tersebut terdiri dari seluruh Eselon I, baik Deputi maupun Sekretaris Jenderal, ditambah Biro Hukum dan Pengawas Internal.

Baca: Soal Pernyataan Direktur Penyidikan di Pansus, Apa Kata Ketua KPK?

Namun, Agus mengaku belum mengetahui hasil sidang tersebut.

"Segala bentuk yang tidak sesuai dengan SOP, prosedur, kalau pegawai maupun struktural, selalu ada pembentukan DPP," kata Agus.

Agus mengatakan, surat undangan dari Pansus Hak Angket KPK ditujukan langsung kepada Aris.

Surat tersebut baru ditembuskan kepada Pimpinan KPK pada Selasa (29/8/2017) sore. Tiga dari lima pimpinan langsung berunding soal panggilan tersebut.

Baca: Direktur Penyidikan KPK: Selama 29 Tahun, Baru Kali Ini Saya Bantah Pimpinan

Agus mengatakan, Pimpinan juga sempat meminta agar Aris menghadap.

"Tapi kelihatannya saat itu yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat," kata Agus.

Di hadapan Pansus Hak Angket, Aris mengakui, selama 29 tahun berkarir, baru kali ini melawan perintah pimpinannya.

Ia bersikukuh datang bukan hanya persoalan pribadi untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III saat Pansus tengah berjalan.

Dia menilai, ada oknum yang justru menghambat pemberantasan korupsi.

"Kalau masih ada seperti ini itu akan menjadi masalah. Ini bukan sekadar personal bagi saya. Ini untuk kepentingan kita bersama," kata Aris.

Panggilan terhadap Aris ini dilakukan Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi informasi soal adanya penyidik KPK yang bertemu anggota DPR terkait kasus Miryam S Haryani.

Diduga, ada penyidik KPK yang bekerja dengan membocorkan informasi ke pihak luar.