Kompas.com - 31/08/2017, 04:30 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai pemutaran video tentang HTI yang dianggap menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila justru menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Yusril menanggapi pemutaran video acara HTI pada 2013 saat sidang di Mahkamah Konstitusi, Rabu (30/8/2017).

Video itu merekam kegiatan HTI tahun 2013 ketika Presiden RI masih dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut dia, semestinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pembubaran HTI muncul di era SBY karena langsung merasakan hal ihwal kegentingan saat itu.

"Tetapi Presiden SBY memilih mengajukan Rancangan Undang-undang Ormas untuk dibahas dan disetujui bersama dengan DPR," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2017).

(Baca: Mendagri Putar Video Muktamar HTI di Sidang MK, Yusril Protes)

Karena itu, ia menilai aneh kebijakan Presiden Jokowi yang justru menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang menjadi dasar hukum pembubaran HTI yang dinilai antipancasila.

Menurutnya, yang merasakan hal ihwal kegentingan adalah SBY, bukan Jokowi.

"Sungguh aneh jika ujug-ujug di tahun 2017 Presiden Jokowi merasa ada hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga meneken Perppu untuk memberi jalan mudah bagi Pemerintah untuk membubarkan ormas 'anti Pancasila' tanpa proses peradilan lebih dahulu," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2017).

"Sementara ormas mana yang anti Pancasila dan tidak, yang berhak menilai adalah Pemerintah sendiri secara sepihak," lanjut dia.

Yusril mempersoalkan penayangan video muktamar HTI di persidangan uji materi Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta).

(Baca: Uji Materi Perppu Ormas, Mendagri Jelaskan soal Pemutaran Video HTI)

Di dalam video, salah seorang petinggi HTI menyerukan empat pilar Khilafah kepada massa HTI. Yusril mempertanyakan tujuan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, atas penayangan video tersebut.

"Kenapa Saudara sebelum memberikan keterangan, Saudara menayangkan sesuatu? Saudara bermaksud berpropaganda tentang sesuatu yang tidak disenangi Pemerintah atau apa?" kata Yusril.

Yusril menilai, penayangan video Muktamar HTI tersebut tidak relevan karena sidang di MK bukanlah sidang kasus pidana atau perdata, melainkan mempersoalkan konstitusi.

Jika pemerintah bermaksud memperkuat argumentasi melalui tayangan video, menurut dia, maka disampaikan sebagai bukti dan tidak ditampilkan saat ini. Yusril mempertanyakan sikap majelis sidang karena mengizinkan penayangan video tersebut.

"Mengapa majelis mengizinkan hal itu ditayangkan di persidangan ini?" kata Yusril.

Kompas TV Negara-Negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.