Teten Masduki Sampaikan Pesan ke Jonru, Fitnah Itu Tak Elok

Kompas.com - 30/08/2017, 20:21 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki KOMPAS.com/IHSANUDDINKepala Staf Kepresidenan Teten Masduki
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki meminta aktivis media sosial Jonru Ginting menghentikan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo.

Diketahui, Jonru mengaku pernah mengunggah di akun Facebook-nya bahwa asal-usul orangtua Jokowi tidak jelas.

"Fitnah-fitnah semacam itu tak elok. Sudah saatnya dihentikan," ujar Teten di Kompleks Istana Presiden, Jakarta pada Rabu (30/8/2017).

Jika fitnah-fitnah Jonru kepada Presiden Jokowi terkait politik, Teten berpesan agar berpolitik dengan sehat dan santun. Jonru diminta jangan malah menyebarkan informasi yang membodohi masyarakat.

(Baca juga: Istana: Masak Presiden "Ngurusin" Jonru?)

Pemerintah, kata Teten, sangat menerima masukan dan kritik jika bersifat membangun, bukan sebaliknya.

"Kritiklah kebijakan-kebijakan pemerintah kalau ada yang kurang tepat, sehingga bermanfaat untuk kemajuan masyarakat," ucap Teten.

Diketahui, pengakuan Jonru itu terungkap ketika menjadi salah satu narasumber di salah satu tayangan televisi nasional, Selasa (29/8/2017) malam.

Awalnya, politikus Partai Nasdem Akbar Faizal yang juga menjadi narasumber, bertanya kepada Jonru soal kebenaran unggahannya yang menyebut asal-usul orangtua Jokowi tidak jelas.

Jonru mengiyakannya. Akbar lalu langsung menyarankan polisi menindaklanjuti pengakuan Jonru tersebut. Video percakapan Akbar dengan Jonru tersebut pun viral di media sosial.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Nasional
Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Nasional
23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

Nasional
Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

Nasional
Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X