Istana: Masak Presiden "Ngurusin" Jonru?

Kompas.com - 30/08/2017, 19:21 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat diwawancarai usai jumoa pers Karnaval Kemerdekaan di Hotel Best Western, Jumat (25/8/2017) petang. KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIKepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat diwawancarai usai jumoa pers Karnaval Kemerdekaan di Hotel Best Western, Jumat (25/8/2017) petang.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan melaporkan aktivis media sosial Jonru Ginting ke polisi.

Jonru diketahui mengakui bahwa pernah mengunggah ke media sosial Facebook yang menyebut bahwa orangtua Jokowi tidak memiliki asal usul yang jelas.

"Masak Presiden ngurusin Jonru? Masak Presiden nanggepin Jonru?" ujar Teten di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (30/8/2017) siang.

Teten yakin, masyarakat Indonesia sudah pintar. Masyarakat tidak akan percaya apa yang diungkapkan Jonru soal ketidakjelasan asal usul orangtua Presiden.

"Lagipula ya, siapa juga yang percaya dengan tudingan tanpa dasar semacam itu," tutur dia.

(Baca juga: Menkominfo Bantah Hanya Berantas Hoaks yang Serang Pemerintah)

Teten menegaskan bahwa asal usul orangtua Presiden Jokowi sangat jelas. Hal tersebut bisa dicek di kantor pemerintah.

Diketahui, pengakuan Jonru itu diungkapkan ketika menjadi salah satu narasumber di salah satu tayangan televisi nasional, Selasa (29/8/2017) malam.

Awalnya, politikus Partai Nasdem Akbar Faizal yang juga menjadi narasumber bertanya kepada Jonru soal kebenaran unggahannya yang menyebut asal usul orangtua Jokowi tidak jelas. Jonru mengiyakannya.

Akbar lalu langsung menyarankan polisi menindaklanjuti pengakuan Jonru tersebut. Video percakapan Akbar dengan Jonru itu pun viral di media sosial.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X