Kompas.com - 30/08/2017, 18:51 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi publik bertajuk Pemerataan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Rabu (30/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi publik bertajuk Pemerataan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, keberhasilan kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, ada di tangan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Menurut Muhadjir, MKKS inilah yang akan menghitung jumlah lulusan dan daya tampung dari lembaga pendidikan yang ada di suatu wilayah. MKKS inilah yang akan membagi kuota peserta didik.

"Kami harapkan tidak ada satu pun sekolah yang tidak kebagian murid," kata Muhadjir dalam diskusi "Pemerataan Pendidikan di Indonesia", Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Sistem zonasi yang baru diluncurkan mulai 2017 ini diakui Muhadjir masih butuh banyak perbaikan. Namun, Muhadjir memastikan sistem zonasi ini bersifat dinamis.

Maksudnya, radius zonasi suatu wilayah bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan daya tampung. Dengan demikian tidak mungkin ada anak yang tidak tertampung di sekolah terdekat.

"Semakin padat daya tampung ya semakin kami perlebar zonanya. Karena itu saya bilang zonasi itu berbeda dari rayonisasi," kata Muhadjir.

(Baca juga: Terima Keluhan Sistem Zonasi, Menteri Muhadjir Minta Semua Pihak Bersabar)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk menerapkan sistem zonasi ini, Muhadjir mengatakan, Kemendikbud tidak menyediakan anggaran khusus. Akan tetapi, yang ada hanya redistribusi dan realokasi anggaran.

Apabila dengan sistem ini ada sekolah yang malah tidak berkembang, maka pemerintah akan fokus memberikan dukungan anggaran kepada sekolah tersebut.

"Sehingga nanti kesetaraan kualitas lembaga pendidikan yang ada di zona itu bisa ditangani dengan baik," ucap Muhadjir.

Dia menambahkan, Kemendikbud menargetkan kebijakan sistem zonasi ini bisa berjalan mendekati sempurna pada akhir 2018 atau awal 2019. Meskipun diakui Muhadjir, kebijakan ini sulit diterapkan di wilayah-wilayah pelosok luar Jawa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X