Kompas.com - 30/08/2017, 18:51 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi publik bertajuk Pemerataan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Rabu (30/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi publik bertajuk Pemerataan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, keberhasilan kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, ada di tangan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Menurut Muhadjir, MKKS inilah yang akan menghitung jumlah lulusan dan daya tampung dari lembaga pendidikan yang ada di suatu wilayah. MKKS inilah yang akan membagi kuota peserta didik.

"Kami harapkan tidak ada satu pun sekolah yang tidak kebagian murid," kata Muhadjir dalam diskusi "Pemerataan Pendidikan di Indonesia", Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Sistem zonasi yang baru diluncurkan mulai 2017 ini diakui Muhadjir masih butuh banyak perbaikan. Namun, Muhadjir memastikan sistem zonasi ini bersifat dinamis.

Maksudnya, radius zonasi suatu wilayah bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan daya tampung. Dengan demikian tidak mungkin ada anak yang tidak tertampung di sekolah terdekat.

"Semakin padat daya tampung ya semakin kami perlebar zonanya. Karena itu saya bilang zonasi itu berbeda dari rayonisasi," kata Muhadjir.

(Baca juga: Terima Keluhan Sistem Zonasi, Menteri Muhadjir Minta Semua Pihak Bersabar)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk menerapkan sistem zonasi ini, Muhadjir mengatakan, Kemendikbud tidak menyediakan anggaran khusus. Akan tetapi, yang ada hanya redistribusi dan realokasi anggaran.

Apabila dengan sistem ini ada sekolah yang malah tidak berkembang, maka pemerintah akan fokus memberikan dukungan anggaran kepada sekolah tersebut.

"Sehingga nanti kesetaraan kualitas lembaga pendidikan yang ada di zona itu bisa ditangani dengan baik," ucap Muhadjir.

Dia menambahkan, Kemendikbud menargetkan kebijakan sistem zonasi ini bisa berjalan mendekati sempurna pada akhir 2018 atau awal 2019. Meskipun diakui Muhadjir, kebijakan ini sulit diterapkan di wilayah-wilayah pelosok luar Jawa.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.