Kompas.com - 30/08/2017, 17:39 WIB
Menkominfo Rudiantara usai rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (28/8/2017) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI Senayan, Jakarta. Fatimah Kartini/KOMPAS.comMenkominfo Rudiantara usai rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (28/8/2017) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membantah bahwa pemerintah tebang pilih dalam memberantas berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian di dunia maya.

Ia memastikan bahwa setiap langkah penindakan yang dilakukan Kemenkominfo hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Enggak ada (tebang pilih). Kalau dari Kominfo patokannya hanya UU ITE. Siapapun yang melanggar UU ITE, dari sebelah manapun, ditindak," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Rudiantara menanggapi anggapan bahwa pemberantasan hoax dan ujaran kebencian hanya menyasar kelompok yang menyerang pemerintahan.

(Baca: Fadli Zon Kritik Jokowi karena Kumpulkan "Buzzer" Politik di Istana)

Ia menegaskan, Kemenkominfo memberantas hoax tanpa pandang bulu. Ia menjamin, siapapun yang melanggar UU ITE akan ditindak tegas, tak terkecuali pendukung pemerintah sekalipun.

Penindakan yang dilakukan berupa pemblokiran terhadap website atau akun media sosial yang dimaksud. Jika ada unsur pidana, maka Kemenkominfo juga bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian.

"Ada juga yang terafiliasi dengan relawan relawan tertentu, kalau harus di blok ya di blok. Kami enggak ada masalah kok," ucap Rudiantara.

"Kami tidak melihat ini menyerang pemerintah atau siapa. Selama menimbulkan hoax, selama memecah belah bangsa, dari mana pun kami akan tindak," tambah dia.

(Baca: Bantah Fadli Zon, Istana Sebut yang Diundang Jokowi Bukan 'Buzzer' Politik)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding pemerintah menerapkan standar ganda dalam pemberantasan hoax. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari sikap Presiden Joko Widodo yang kerap mengundang buzzer politik ke istana.

Ia menuding salah satu buzzer yang diundang dengan inisial U pernah menyebarkan hoax soal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Jika menyangkut para ‘buzzer istana’, tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat," ucap Fadli.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Nasional
110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X