Kompas.com - 30/08/2017, 16:14 WIB
Pengusaha sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, di Pengadilan Tipikor, Rabu (30/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusPengusaha sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, di Pengadilan Tipikor, Rabu (30/8/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota dewan Komisaris PT Duta Graha Indah (DGI) Sandiaga Uno mengaku tidak mengetahui ada tidaknya pemberian fee oleh PT DGI kepada pihak lain.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat menjadi saksi untuk terdakwa Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi, di persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Dudung merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan kepada Sandiaga soal ada atau tidak kebijakan PT DGI untuk memberikan fee ke pihak lain.

"Dalam kapasitas saya yang kebetulan tidak fasih mengenai hukum, saya tidak mamahami itu," kata Sandiaga.

(Baca: Saksi: Nazaruddin Pernah Marah dan Minta Bertemu Pemilik PT DGI)

Untuk diketahui, mantan Direktur Marketing Permai Group, Mindo Rosalina Manulang dan mantan Wakil Direktur Permai Group, Yulianis, menyebut PT DGI membayarkan fee kepada Permai Group yang dimiliki mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembayaran itu merupakan syarat agar PT DGI dapat mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang dianggarkan melalui APBN. Jaksa kembali bertanya kepada Sandiaga apakah dalam anggaran dasar PT DGI diperbolehkan memberikan fee. Namun, Sandiaga mengaku tidak hafal anggaran dasar DGI.

Jaksa bertanya lagi apakah saat Sandiaga menjabat sebagai Komisaris di DGI, adakah budaya memberikan fee kepada pihak lain. Namun, Sandiaga yang diketahui menjabat anggota dewan Komisaris mulai 2007-2015 itu mengaku tidak tahu praktek tersebut.

"Sama sekali tidak, kami tidak pernah diberitahu atau mengetahui adanya praktek tersebut," ujar Sandiaga. Sandiaga mengatakan, cara atau perbuatan melanggar hukum tentu akan dilarang di PT DGI. "Pasti akan dilarang," ujar Sandiaga.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Ini Syarat Terbaru Masuk Bioskop Selama PPKM Jawa-Bali hingga 4 Oktober

Ini Syarat Terbaru Masuk Bioskop Selama PPKM Jawa-Bali hingga 4 Oktober

Nasional
UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

Nasional
Wapres Berencana Datang ke Papua dalam Rangka PON XX

Wapres Berencana Datang ke Papua dalam Rangka PON XX

Nasional
Sebaran 166 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 166 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Lebih dari 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer Tahap Ke-69 Tiba di Indonesia

Lebih dari 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer Tahap Ke-69 Tiba di Indonesia

BrandzView
Ditargetkan Selesai Hari Ini, Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Maraton hingga Pukul 23.00

Ditargetkan Selesai Hari Ini, Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Maraton hingga Pukul 23.00

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.