Kompas.com - 30/08/2017, 12:51 WIB
Ketua Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017) KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah asosiasi pemerintahan dan dewan, Rabu (30/8/2017).

Pada hari ini, Pansus Angket mengundang Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Selain itu, Pansus juga mengundang Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi DRPD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan, Pansus ingin mendapatkan masukan dari asosasi-asosiasi tersebut untuk perbaikan KPK ke depan.

Baca: Evaluasi ICW soal Pansus KPK: Wawancara Koruptor hingga Tebar Ancaman

Agun mengatakan, saat ini masih banyak yang belum paham tentang kerja KPK.

Menurut Pansus, ketidaktahuan tentang KPK membuat para pejabat daerah takut membelanjakan anggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu, kata dia, berpengaruh pada rendahnya penyerapan anggaran baik di pusat maupun di daerah.

"Banyak orang takut menjadi kuasa pemegang anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara sehingga daya serap rendah," kata Agun.

Baca juga: Johan Budi: Pak Fahri Itu Anggota Pansus KPK Bukan?

"Nah, asosiasi pemerintah, asosiasi dewan ini kami undang untuk terlibat. Pansus melibatkan mereka karena saran dan masukan ke depan sangat dibutuhkan," kata Agun.

Pansus berharap, menuju dua dasawara reformasi, korupsi bisa dihilangkan.

Di sisi lain, penggunaan keuangan negara pun tidak disalahgunakan dan bisa berjalan efektif untuk kepentingan rakyat.

"Untuk kepentingan rakyat itu banyak dilakukan oleh pemerintahan pusat dan provinsi di seluruh Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Agun.

Kompas TV Pansus Hak Angket KPK Berkunjung ke Mahkamah Agung
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.