Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Kita Sikat Dulu Ormas Radikal, Jangan Sampai Berkembang

Kompas.com - 30/08/2017, 12:29 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sempat menyinggung soal ketegasan pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan yang memiliki paham radikalisme.

Ia menyebutkan, saat ini ancaman ideologi telah menjadi ancaman nyata bagi setiap negara.

Menurut mantan Panglima ABRI itu, perang ideologi menjadi cara yang lebih murah dalam meruntuhkan suatu negara.

"Ancaman militer saya jamin tidak akan terjadi karena biayanya mahal. Tapi sekarang ada cara yang lebih murah untuk menyerang suatu negara, yaitu ancaman ideologis yang pelan-pelan menggerogoti jalan pikiran masyarakat," ujar Wiranto, saat menjadi pembicara Simposium Pemuda Nasional Indonesia, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Baca: Agum: Ada 10-20 Purnawirawan TNI-Polri Terpengaruh Paham Radikal

Oleh karena itu, lanjut Wiranto, pemerintah tidak segan bertindak tegas terhadap ormas yang berniat mengganti ideologi negara, termasuk UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dia mencontohkan, keputusan pemerintah saat membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai anti-Pancasila melalui penerbitan Perppu Ormas.

"Kemarin pemerintah mengambil langkah yang sangat tegas untuk secara dini mencegah pengaruh ideologi yang mengingkari pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kita sikat dulu jangan sampai mereka berkembang menjadi ancaman nyata," kata Wiranto.

Oleh karena itu, Wiranto berharap masyarakat memahami keputusan pemerintah.

Baca: Komisi II Upayakan Percepat Pembahasan Perppu Ormas

Dia tak sependapat jika banyak kalangan menilai sikap pemerintah tersebut sebagai sikap diktator dan anti ormas Islam.

"Masyarakat harus paham ini bukan langkah diktator, bukan sewenang-wenang. Bukan memusuhi Islam, yang mengambil keputusan juga orang Islam. Enggak mungkin. Tapi ini betul-betul kami menjaga keutuhan NKRI. Menjaga ideologi Pancasila," ujar Wiranto.

 "Serangan ideologi harus dijawab dengan cara-cara yang benar dan tepat," kata dia.

Kompas TV Jokowi Dituding Presiden Diktator (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com