Jelang Tahun Politik, Menperin Airlangga Hartarto Siap Jalankan Instruksi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan Kementerian Perindustrian tidak akan mengecewakan rakyat menjelang Pemilu 2019.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, menjelang tahun politik, Kemenperin akan menciptakan berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Salah satunya, menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya lewat pengembangan industri.

"Kalau Kementerian Perindustrian kan bicaranya kan untuk kebijakan pengembangan industri, pengembangan industri kan utamanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu yang pertama," kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Baca: Jelang Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Tak Buat Kegaduhan

"Kedua, mempertahankan lapangan pekerjaan dengan peningkatan daya saing. Jadi selama itu kita dorong kesana itu kita sudah mengikuti arahan bapak Presiden," tambah politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Kemenperin juga akan mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan vokasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kemenperin sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Tenaga Kerja.

Melalui program vokasi ini, siswa SMK diharapkan mempunyai skill sesuai kebutuhan dunia kerja.

Ketika lulus, siswa diharapkan langsung mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikannya.

"Kita mendorong satu program unggulan Bapak Presiden yaitu untuk transformasi pendidikan SMK. Transformasi pendidikan SMK itu kan menjadi 3 program terkait pemerataan ekonomi yang di inisiatif oleh bapak Presiden. Jadi itu yang kami dorong betul," ujar dia.

Baca: Jokowi Bersiap Hadapi Pilpres 2019

Airlangga yakin apa yang dilakukan Kemenperin ini akan berkontribusi kembali memenangkan Jokowi jika maju pada Pilpres 2019.

"Insya allah, pertumbuhan ekonomi akan berkontribusi terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi-JK," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna, Selasa (29/8/2017) kemarin.

Presiden Jokowi meminta menteri memerhatikan betul kebijakan yang diambilnya agar tidak membuat kegaduhan di publik.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi.