Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Gibran Rakabuming Memilih Tidak Dikawal Paspampres

Kompas.com - 30/08/2017, 09:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka memilih tidak dikawal Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Demikian pula saa ia berjualan martabak dan kopi di Car Free Day Kota Solo, Minggu (27/8/2017).

Pria kelahiran 1 Oktober 1987 itu tampak berjalan bebas ke sana ke mari tanpa dikawal.

Hal tersebut membuat masyarakat dengan mudah berinteraksi langsung dengan Gibran. Bahkan, banyak pula yang mengajak swafoto.

Pengamatan Kompas.com, saat itu hanya istri Gibran, Selvi Ananda, dan anaknya, Jan Ethes Sri Narendra yang didampingi dua orang masing-masing pria dan wanita yang mengenakan kaos berkerah bertuliskan Paspampres.

Baca: Cara Santai Gibran Rakabuming Hadapi Hoaks

Saat berbincang dengan Kompas.com di salah satu kantornya bersama rekan-rekannya, Gibran mengungkapkan alasan mengapa dia tak ingin dikawal Paspampres.

"Bukannya saya enggak mau (dikawal). Tapi enggak apa-apa, aman kok. Saya merasa aman," ujar Gibran.

Pemilik perusahaan katering Chili Pari itu mengaku sudah terbiasa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa didampingi pengawal.

Hal tersebut membuatnya lebih leluasa melaksanakan kegiatannya tanpa dibatasi protokol yang kaku.

"Jadi lebih bebas saja (tanpa pengawalan)," ujar Gibran.

Baca: Ikut Kunjungan Jokowi ke Luar Negeri, Gibran-Kaesang Bayar Sendiri

Lagipula, pria yang juga memiliki usaha Martabak Kota Baru alias Markobar itu lebih banyak menghabiskan waktu di tanah kelahirannya, Solo.

Menurut dia, Solo merupakan kota yang aman.

"Kalau Solo aman. Kota kecil kan, ke mana-mana aman," lanjut dia.

Tidak jarang, ia mengemudikan mobil sendiri jika beraktivitas di Solo. Ketika berada di Jakarta, pengawalan melekat berlaku ke mana pun Gibran pergi.

Kompas TV Putra Sulung Jokowi Luncurkan Pojok Buku di Kafenya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com