Soal Uji Materi Hak Angket KPK, Pemerintah Tak Mau Dianggap Dukung DPR - Kompas.com

Soal Uji Materi Hak Angket KPK, Pemerintah Tak Mau Dianggap Dukung DPR

Kompas.com - 29/08/2017, 21:02 WIB
Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ninik Hariwanti selaku perwakilan pemerintah dalam sidang uji materi terkait hak angket terhadap KPK, menyampaikan pandangan pemerintah terkait hak angket DPR. Pandangan pemerintah disampaikan di dalam sidang uji materi yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).Fachri Fachrudin Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ninik Hariwanti selaku perwakilan pemerintah dalam sidang uji materi terkait hak angket terhadap KPK, menyampaikan pandangan pemerintah terkait hak angket DPR. Pandangan pemerintah disampaikan di dalam sidang uji materi yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat tidak mengartikan keterangan yang disampaikan dalam sidang uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk dukungan kepada DPR.

Hal ini disampaikan Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ninik Hariwanti usai menjalani persidangan di MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017). Ninik merupakan utusan dari pihak pemerintah dalam gugatan uji materi terkait hak angket terhadap KPK.

Ninik menyampaikan, pemerintah hanya memberikan pendapat kepada MK. Menurut pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak mengatur secara rinci mengenai batasan penggunaan hak angket tersebut.

"Kami (pemerintah) hanya menerangkan bahwa undang-undangnya berbunyi demikian dan hak angket tidak bertentangan dengan konstitusi. (Selebihnya) nanti hakim yang akan menentukan," kata dia.

(Baca juga: ICW Nilai Pemerintah Sampaikan Pandangan Politik PDI-P soal Angket KPK)

Sementara Kepala Subdirektorat Ligitasi Bidang Polhukam, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Hotman Sitorus menambahkan, hak angket merupakan pilihan hukum bagi DPR. Sebab, tidak diatur secara rinci mengenai batasannya.

"Tidak ada konstitusi yang dilanggar ketika DPR melakukan angket kepada KPK. Ini pilihan hukum bagi pembuat undang-undang," kata dia.

Hotman melanjutkan, sedianya masyarakat memahami adanya kebijakan hukum terbuka pada aturan hak angket.

"Supaya masyarakat paham betul bahwa UUD hanya mengatur DPR punya hak angket, tidak ada batasan kepada siapa pun dilakukan," kata dia.

(Baca juga: Pemerintah Nilai Hak Angket KPK Tak Bertentangan dengan UUD 1945)

Ketika disinggung bahwa salah satu alasan Pemohon adalah menganggap KPK bukan bagian dari lembaga ekslusif sehingga tidak bisa dikenakan hak angket, Hotman mengatakan, masalah itu akan diperdebatkan pada sidang berikutnya.

"Kami perdebatkan di sesi berikutnya, hak angket adalah hak DPR yang dilahirkan UUD 1945. Nanti diuji apakah KPK termasuk bagian pemerintah atau tidak," kata Hotman.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.


EditorBayu Galih

Komentar

Terkini Lainnya

Bupati Kepulauan Seribu: Penataan Pulau Pari Tunggu Sengketa Selesai

Bupati Kepulauan Seribu: Penataan Pulau Pari Tunggu Sengketa Selesai

Megapolitan
Kalahkan Jepang, Singapura Jadi Negara Paling Aman di Dunia

Kalahkan Jepang, Singapura Jadi Negara Paling Aman di Dunia

Internasional
Ali Mochtar Ngabalin: Saya Berkewajiban Memberi Tahu Pemerintah Menjalankan Tugas Mulia

Ali Mochtar Ngabalin: Saya Berkewajiban Memberi Tahu Pemerintah Menjalankan Tugas Mulia

Nasional
Anies Pastikan Perluasan Ganjil-Genap Hanya Berlaku Selama Asian Games

Anies Pastikan Perluasan Ganjil-Genap Hanya Berlaku Selama Asian Games

Megapolitan
Petugas Mulai Bersihkan Abu Merapi yang Selimuti Candi Borobudur

Petugas Mulai Bersihkan Abu Merapi yang Selimuti Candi Borobudur

Regional
Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Nasional
Sebuah Istana Kuno Perancis Dijual dengan Harga Rp 182.000

Sebuah Istana Kuno Perancis Dijual dengan Harga Rp 182.000

Internasional
Tipu Penumpang Asing, Staf Stasiun Kereta Api Cepat di Jepang Dipecat

Tipu Penumpang Asing, Staf Stasiun Kereta Api Cepat di Jepang Dipecat

Internasional
Pemprov DKI Siapkan Kendaraan Menuju Venue Asian Games

Pemprov DKI Siapkan Kendaraan Menuju Venue Asian Games

Megapolitan
Berkah Pilgub Jatim bagi Ibu-ibu Pelipat Kertas Surat Suara

Berkah Pilgub Jatim bagi Ibu-ibu Pelipat Kertas Surat Suara

Regional
Berhak Daftar Caleg, PAN Sebut Mantan Terpidana Korupsi Tak Bersalah

Berhak Daftar Caleg, PAN Sebut Mantan Terpidana Korupsi Tak Bersalah

Nasional
Selama Asian Games, 'Volunteer' Bisa Naik Bus Transjakarta Gratis ke 'Venue'

Selama Asian Games, "Volunteer" Bisa Naik Bus Transjakarta Gratis ke "Venue"

Megapolitan
Puluhan Gelandangan dan Manusia Gerobak Terjaring Razia Pekat di Jaktim

Puluhan Gelandangan dan Manusia Gerobak Terjaring Razia Pekat di Jaktim

Megapolitan
Melihat Tahanan Narkoba Musnahkan Sabu dan Ekstasi Hasil Kejahatannya...

Melihat Tahanan Narkoba Musnahkan Sabu dan Ekstasi Hasil Kejahatannya...

Megapolitan
Ali Mochtar Ngabalin: Dalam Konsep Agama, Pemerintah Tidak Boleh Difitnah dan Dicaci Maki

Ali Mochtar Ngabalin: Dalam Konsep Agama, Pemerintah Tidak Boleh Difitnah dan Dicaci Maki

Nasional

Close Ads X