Kompas.com - 29/08/2017, 14:43 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, di Kemenkopolhukam, Selasa (29/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, di Kemenkopolhukam, Selasa (29/8/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyerahkan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan pembuktian soal ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang di kasus First Travel.

"Jadi bagaimana membuktikan itu, nanti penyidik yang menentukannya berdasarkan hasil-hasil yang dilaporkan penyidik sendiri maupun yang masukan dari PPATK," kata Kiagus, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

PPATK, menurut dia, sudah menyerahkan hasil analisis ke Bareskrim, yakni mengenai 51 rekening dan 7 asuransi pada kasus First Travel, dengan saldo sekitar Rp 7 miliar. Analisis tersebut mulai periode 2011-2017.

(Baca: PPATK Temukan Sisa Aset Milik Bos First Travel Sebesar Rp 7 Miliar)

Namun, saat ditanya atas nama siapa rekening-rekening tersebut, dia tidak dapat mengungkapkannya.

"Saya enggak boleh nyebutin nama," ujar Kiagus.

Saat ditanya lagi apakah PPATK menemukan indikasi TPPU, Kiagus tidak menjawab tegas. Namun, TPPU dinilai Kiagus sebagai semua perbuatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menghilangkan aset yang diperoleh dari cara ilegal menjadi seakan-akan legal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya kalau orang yang beli barang, kemudian barangnya dapat duit, duitnya kemudian dipindahkan, beli barang, barangnya kemudian... Apalagi sempat diatasnamakan orang lain, itu kan tentu punya motif-motif. Tapi pastinya nanti penyidik (yang menentukan ada tidaknya TPPU)," ujar Kiagus.

(Baca juga: PPATK: Uang Jemaah First Travel Dipakai Beli Rumah, Restoran hingga Liburan)

Sementara itu, pada rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Agama, Kemenkum HAM, Polri, dan PPATK sendiri hanya berupa brainstorming dari Menko Polhukam Wiranto soal kasus ini.

"Ya sudah, tadi brainstorming saja. (Wiranto) tanya PPATK apa, ya PPATK kan sudah saya jelasin, polisi bagaimana, ya polisi tadi juga sudah dijelasin," ujar Kiagus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

Nasional
Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Nasional
Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Nasional
Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Nasional
Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Nasional
Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Nasional
Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Nasional
Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X