Soal First Travel, PPATK Enggan Sebut Pemilik Rekening yang Dianalisis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyerahkan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan pembuktian soal ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang di kasus First Travel.

"Jadi bagaimana membuktikan itu, nanti penyidik yang menentukannya berdasarkan hasil-hasil yang dilaporkan penyidik sendiri maupun yang masukan dari PPATK," kata Kiagus, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

PPATK, menurut dia, sudah menyerahkan hasil analisis ke Bareskrim, yakni mengenai 51 rekening dan 7 asuransi pada kasus First Travel, dengan saldo sekitar Rp 7 miliar. Analisis tersebut mulai periode 2011-2017.

(Baca: PPATK Temukan Sisa Aset Milik Bos First Travel Sebesar Rp 7 Miliar)

Namun, saat ditanya atas nama siapa rekening-rekening tersebut, dia tidak dapat mengungkapkannya.

"Saya enggak boleh nyebutin nama," ujar Kiagus.

Saat ditanya lagi apakah PPATK menemukan indikasi TPPU, Kiagus tidak menjawab tegas. Namun, TPPU dinilai Kiagus sebagai semua perbuatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menghilangkan aset yang diperoleh dari cara ilegal menjadi seakan-akan legal.

"Ya kalau orang yang beli barang, kemudian barangnya dapat duit, duitnya kemudian dipindahkan, beli barang, barangnya kemudian... Apalagi sempat diatasnamakan orang lain, itu kan tentu punya motif-motif. Tapi pastinya nanti penyidik (yang menentukan ada tidaknya TPPU)," ujar Kiagus.

(Baca juga: PPATK: Uang Jemaah First Travel Dipakai Beli Rumah, Restoran hingga Liburan)

Sementara itu, pada rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Agama, Kemenkum HAM, Polri, dan PPATK sendiri hanya berupa brainstorming dari Menko Polhukam Wiranto soal kasus ini.

"Ya sudah, tadi brainstorming saja. (Wiranto) tanya PPATK apa, ya PPATK kan sudah saya jelasin, polisi bagaimana, ya polisi tadi juga sudah dijelasin," ujar Kiagus.