Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Anggap Perlindungan Kelompok Minoritas Masih Lemah

Kompas.com - 29/08/2017, 12:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan, Polri dalam fungsinya melindungi masyarakat masih lemah.

Terutama untuk melindungi kelompok minoritas yang melaksanakan kegiatan keagamaan atau tradisi mereka.

Hal yang biasanya terjadi justru kegiatan tersebut dibubarkan dan terjadi pelanggaran hak asasi untuk berkumpul.

"Fakta di lapangan, ada polisi yang bubarkan pengajian karena mau didemo masyarakat yang tidak setuju. Bilangnya, 'sudahlah, kalian bubar saja daripada didemo'," kata Nurkhoiron dalam diskusi di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

(baca: Komnas HAM Sebut Isu Intoleransi Beragama Kerap Jadi Senjata Politik)

Hal tersebut banyak terjadi di daerah-daerah di luar Jakarta. Nurkhoiron mengatakan, alih-alih mengawal kegiatan dan menjaganya agar unjuk rasa kondusif, polisi malah membubarkan kelompok tersebut.

"Keluhan yang sering dihadapi, pasukannya sedikit. Maka tidak mau menghadapi mobilisasi itu. Lebih mendesak Ahmadiyah, jangan bikin acara sekarang, atau pindah tempat saja," kata Nurkhoiron.

Ia kemudian mencontohkan, di Sulawesi Selatan, ada festival khusus waria yang rutin digelar setiap tahun di Sulawesi Selatan.

(baca: Alissa Wahid: Negara Sukses Berantas Terorisme, tapi Abaikan Intoleransi)

Kegiatan itu sudah menjadi bagian dari kearifan lokal. Namun, tahun ini festival waria tersebut akhirnya dibubarkan.

Hal itu disebabkan ada ormas agama yang akan datang berbondong-bondong dari berbagai daerah ke Sulawesi Selatan untuk unjuk rasa.

Nurkhoiron mengatakan, saat itu dirinya menghubungi kepolisian setempat. Ia mempertanyakan pembubaran kegiatan yang tak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Bupatinya juga kok kelihatannya menyerah, biasanya dia selalu turut andil," kata Nurkhoiron.

"Kan ini cermin betapa mudahnya isu itu bisa digerakkan. Ini membuat polisi mengabaikan tugas pokoknya," lanjut dia.

(baca: Polri: Intoleransi adalah Cikal Bakal Terorisme)

Nurkhoiron kemudian membandingkan pengamanan polisi pada kegiatan aksi bela Islam yang dilakukan secara berjilid di Jakarta.

Ribuan orang dimobilisasi untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta.

Saat itu, polisi berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi ricuh. Aksi berlangsung kondusif hingga acara selesai.

"Ribuan massa bisa diatasi di Jakarta, kenapa di daerah tidak bisa? Kenapa tidak bisa diterapkan di tempat lain?" ujar Nurkhoiron.

"Polisi tidak bisa berpihak pada kelompok minoritas, kelompok agama, gender, yang kehilangan haknya. Polisi tidak dapat berikan perlindungan sebagaimana yang diberikan mandatnya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com