Kompas.com - 28/08/2017, 15:28 WIB
Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan dana untuk partai dari sebelumnya Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah harus dilihat sebagai tanggung jawab negara terhadap pembangunan lembaga partai politik.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira, tidak ada negara demokrasi tanpa pelembagaan parpol yang kuat.

Dukungan dari negara melalui anggaran harus dilihat dari aspek tanggung jawab negara untuk membangun pelembagaan parpol yang kuat.

"Adalah tanggung jawab negara terhadap pembangunan lembaga parpol. Dari aspek inilah seharusnya penambahan dana parpol ini dilihat," ujar Andreas seperti dikutip Tribunnews.com, Senin (28/8/2017).

(baca: Fitra: Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Lipat Bebani APBN)

Apakah sudah cukup Rp 1.000 per suara sah untuk kebutuhan partai? Andreas menilai, hal itu cukup relatif.

"Mana ada sih kebutuhan manusia yang cukup, karena pasti saja ada yang tidak cukup," katanya.

Lalu, apakah masih perlu ada iuran anggota partai dalam pembiayaan politik partainya, setelah penambahan ini?

Ia menjelaskan bahwa iuran anggota adalah tanggung jawab individu anggota terhadap parpol.

"Seharusnya berlaku wajib. Tetapi ini tergantung AD/ART masing-masing parpol," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X