Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Ada Sebagian Anggota Pansus KPK yang Menebar Hoaks

Kompas.com - 27/08/2017, 20:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Pansus Hak Angket KPK bekerja dengan menebar hoaks atau kabar bohong soal KPK.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz membeberkan 10 hoaks yang dibuat oleh pansus KPK.

"Sepanjang pansus bekerja, ada sebagian dari anggota pansus yang bekerja dengan cara menebar hoaks. Kami mencatat hoaks yang disebar selama ini," kata Donal di Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Pertama, KPK dituding memiliki rumah penyekapan, padahal kata Donal, rumah tersebut adalah safe house. Kedua, KPK dituding sebagai lembaga superbody yang tidak "tersentuh".

Ketiga, lembaga anti rasuah itu dituding menggunakan jet pribadi saat menyidik kasus suap yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Keempat, penyidik senior KPK Novel Baswedan dituding mengetahui serta melihat penyiksaan tersangka kasus pencurian burung walet ketika disetrum.

Kelima, ada tudingan dari anggota pansus bahwa KPK menekan Miryam S Handayani ketika melakukan pemeriksaan. "Padahal rekaman pemeriksaan Miryam sudah dibuka dalam persidangan dan Miryam terlihat begitu santai sekali," kata Donal.

Baca juga: Evaluasi ICW soal Pansus KPK: Wawancara Koruptor hingga Tebar Ancaman

Keenam, ada tudingan bahwa kasus korupsi e-KTP itu adalah omong kosong, hanya karangan Muhammad Nazaruddin, Novel Baswedan dan Agus Rahardjo. "Pernyataan itu ketika itu disampaikan oleh Fahri Hamzah," ucapnya.

Ketujuh, pansus menuding bahwa KPK sering menggunakan media untuk membangun opini. "Nah menyentil kawan-kawan media sendiri apakah pernah dibayar oleh atau tidak oleh KPK. Ini menuding sekali menurut saya," lanjutnya.

Kedelapan, pansus juga menuding bahwa LSM yang ikut bersuara mendukung KPK, ikut menerima aliran dana dari KPK. Kesembilan, pansus juga menuding Novel Baswedan hanya jalan-jalan selama berada di Singapura dan bukan menjalani perawatan kesehatannya.

Kesepuluh atau terakhir, KPK dituding seperti kantor pos yang bisa menerima pesanan perkara. "Jadi mereka memproduksi hoaks. Berita-berita bohong. Itu yang kami catat dan yang mereka sebar selama bekerja," kata Donal.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

Nasional
PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com