Bisnis Hoaks dan Ujaran Kebencian Dinilai Sama seperti Bisnis Narkoba

Kompas.com - 26/08/2017, 21:37 WIB
Pengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017). Kompas.com/Fachri FachrudinPengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum Andi Syafrani mengatakan, persoalan terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berlandaskan suku, agama, ras dan antargolongan mirip dengan masalah peredaran narkotika.

Menurut dia, ada pelaku dan juga pelanggan dalam bisnis tersebut. Padahal, ada aturan yang melarang kegiatan ini.

"Sama saja dengan orang yang bertransaksi narkoba. Sudah jelas jelas dilarang karena merusak, tapi tetap masih banyak supply and demand (penawaran dan permintaan), terus seperti itu," kata Andi dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Menurut Andi, kedua pihak dalam bisnis ini sama-sama memiliki kepentingan. Pihak pemesan memiliki kepentingan guna mewujudkan keinginannya.

Pemesan itu akan merasa puas jika masyarakat terpengaruh dengan isu yang dibuat. Bahkan, tak memedulikan adanya kerugian pihak lain.

(Baca juga: Polisi Incar Pelaku yang Gunakan Jasa Saracen untuk Sebar Konten SARA)

Begitu pula dengan pihak penyebar berita. Ia mendapat royalti dari tindakannya tersebut.

Menurut Andi aparat penegak hukum harus mengungkap tuntas berbagai aspek, termasuk aspek bisnis, pada persoalan tersebut. Selain itu, pemerintah harus memindak tegas para pelaku yang terlibat.

"Ini yang harus dipotong sehingga jangan sampai ada kesan ada keuntungan ekonomi yang menggiurkan, sehingga orang-orang mau bertransaksi," ucap Andi.

"Sama seperti narkoba kenapa terus berjalan karena keuntungan ekonominya luar biasa," kata dia.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku pernah ditawari untuk menggunakan jasa penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Namun, dia menolak.

Ia pun meminta penegakan hukum berlaku bagi para pihak yang ikut kelompok tersebut, tak terkecuali kalangan politisi.

(Baca: Polisi Juga Diminta Tindak Politisi yang Sewa "Buzzer" Penyebar Hoaks)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X