Bisnis Hoaks dan Ujaran Kebencian Dinilai Sama seperti Bisnis Narkoba

Kompas.com - 26/08/2017, 21:37 WIB
Pengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017). Kompas.com/Fachri FachrudinPengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).
|
EditorBayu Galih
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum Andi Syafrani mengatakan, persoalan terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berlandaskan suku, agama, ras dan antargolongan mirip dengan masalah peredaran narkotika.

Menurut dia, ada pelaku dan juga pelanggan dalam bisnis tersebut. Padahal, ada aturan yang melarang kegiatan ini.

"Sama saja dengan orang yang bertransaksi narkoba. Sudah jelas jelas dilarang karena merusak, tapi tetap masih banyak supply and demand (penawaran dan permintaan), terus seperti itu," kata Andi dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Menurut Andi, kedua pihak dalam bisnis ini sama-sama memiliki kepentingan. Pihak pemesan memiliki kepentingan guna mewujudkan keinginannya.

Pemesan itu akan merasa puas jika masyarakat terpengaruh dengan isu yang dibuat. Bahkan, tak memedulikan adanya kerugian pihak lain.

(Baca juga: Polisi Incar Pelaku yang Gunakan Jasa Saracen untuk Sebar Konten SARA)

Begitu pula dengan pihak penyebar berita. Ia mendapat royalti dari tindakannya tersebut.

Menurut Andi aparat penegak hukum harus mengungkap tuntas berbagai aspek, termasuk aspek bisnis, pada persoalan tersebut. Selain itu, pemerintah harus memindak tegas para pelaku yang terlibat.

"Ini yang harus dipotong sehingga jangan sampai ada kesan ada keuntungan ekonomi yang menggiurkan, sehingga orang-orang mau bertransaksi," ucap Andi.

"Sama seperti narkoba kenapa terus berjalan karena keuntungan ekonominya luar biasa," kata dia.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku pernah ditawari untuk menggunakan jasa penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Namun, dia menolak.

Ia pun meminta penegakan hukum berlaku bagi para pihak yang ikut kelompok tersebut, tak terkecuali kalangan politisi.

(Baca: Polisi Juga Diminta Tindak Politisi yang Sewa "Buzzer" Penyebar Hoaks)

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X