Rocky Gerung Nilai Seharusnya Jokowi Tak Bagi-bagi Sepeda, tetapi...

Kompas.com - 26/08/2017, 21:21 WIB
Presiden RI Joko Widodo menggowes sepeda kuning saat acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8/2017). KOMPAS.com/dok. Biro Pers IstanaPresiden RI Joko Widodo menggowes sepeda kuning saat acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebiasaan Presiden Joko Widodo membagikan sepeda untuk masyakarat ketika melakukan kunjungan ke daerah.

Menurut Rocky, aksi Jokowi tersebut belum mencerminkan upaya penanggulangan terhadap makin maraknya kabar bohong atau hoaks. Padahal, kapasitas literasi masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak mudah menelan informasi secara "mentah-mentah".

Menurut Rocky, semestinya Jokowi memilih buku ketimbang sepeda sebagai hadiah untuk para warga.

"Saya ingin lebih banyak buku sebagai hadiah teka-teki daripada sepeda. Jadi, kalau Presiden ke daerah, bawa banyak buku, jangan bawa sepeda," kata Rocky dalam diskusi "Bisnis dan Politik Hoax?" di Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Selain itu, Rocky juga menyoroti sikap pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurut dia, munculnya berita yang disebut hoaks tidak selalu buruk.

(Baca juga: Baju Adat Terbaik, Menteri hingga Pegawai Istana Dapat Sepeda dari Jokowi)

Adapun berita hoaks dapat dikategorikan buruk jika di dalamnya memiliki kepentingan tertentu dan melakukan pelanggaran pidana.

Namun, menurut Rocky, ada juga berita yang dianggap hoaks karena mengkonter pemberitaan yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat bisa tergerak untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya.

"Ontologi dari 'hoaks' sendiri dalam upaya untuk membatalkan penguasaan informasi oleh negara. Kan kita enggak mungkin percaya negara 100 persen. Percaya 90 persen enggak mungkin, atau 60 persen saja enggak percaya," kata pengajar filsafat di Universitas Indonesia itu.

Oleh karena itu, menurut Rocky, pemerintah juga harus netral dan jujur dalam mengabarkan informasi, tanpa memiliki kepentingan apa pun.

"Kalau ingin literasi jangan lakukan indoktrinasi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X