Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rocky Gerung Nilai Seharusnya Jokowi Tak Bagi-bagi Sepeda, tetapi...

Kompas.com - 26/08/2017, 21:21 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebiasaan Presiden Joko Widodo membagikan sepeda untuk masyakarat ketika melakukan kunjungan ke daerah.

Menurut Rocky, aksi Jokowi tersebut belum mencerminkan upaya penanggulangan terhadap makin maraknya kabar bohong atau hoaks. Padahal, kapasitas literasi masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak mudah menelan informasi secara "mentah-mentah".

Menurut Rocky, semestinya Jokowi memilih buku ketimbang sepeda sebagai hadiah untuk para warga.

"Saya ingin lebih banyak buku sebagai hadiah teka-teki daripada sepeda. Jadi, kalau Presiden ke daerah, bawa banyak buku, jangan bawa sepeda," kata Rocky dalam diskusi "Bisnis dan Politik Hoax?" di Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Selain itu, Rocky juga menyoroti sikap pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurut dia, munculnya berita yang disebut hoaks tidak selalu buruk.

(Baca juga: Baju Adat Terbaik, Menteri hingga Pegawai Istana Dapat Sepeda dari Jokowi)

Adapun berita hoaks dapat dikategorikan buruk jika di dalamnya memiliki kepentingan tertentu dan melakukan pelanggaran pidana.

Namun, menurut Rocky, ada juga berita yang dianggap hoaks karena mengkonter pemberitaan yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat bisa tergerak untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya.

"Ontologi dari 'hoaks' sendiri dalam upaya untuk membatalkan penguasaan informasi oleh negara. Kan kita enggak mungkin percaya negara 100 persen. Percaya 90 persen enggak mungkin, atau 60 persen saja enggak percaya," kata pengajar filsafat di Universitas Indonesia itu.

Oleh karena itu, menurut Rocky, pemerintah juga harus netral dan jujur dalam mengabarkan informasi, tanpa memiliki kepentingan apa pun.

"Kalau ingin literasi jangan lakukan indoktrinasi," kata dia.

Kompas TV Jokowi Beri Sepeda Bagi Tamu dengan Pakaian Adat Terbaik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com