Perusahaan Medsos Didorong Ikuti "Aturan Main" di Indonesia

Kompas.com - 26/08/2017, 20:24 WIB
Ilustrasi media sosial diego_cervoIlustrasi media sosial
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo, mendorong pemerintah "mengikat" perusahaan penyedia platform media sosial dengan standar yang berlaku di Tanah Air.

Agus mengatakan, selama ini, platform media sosial sudah mengeruk untung besar atas kegiatannya di Indonesia. Namun, mereka dinilai belum bertanggung jawab atas kegiatannya tersebut.

"Misalnya soal pajak atau soal mendidik masyarakat yang menggunakan produknya. Mereka boleh berbisnis di Indonesia, tetapi tolong tanggung jawabnya diatur yang memadai," ujar Agus dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

"Perusahaan media sosial tidak bisa bilang, 'kami hanya menyediakan platformnya saja. Selebihnya bukan tanggung jawab kami.' Tidak bisa. Tanggung jawab harus seluruhnya," kata dia.


Agus menambahkan, harus dibedakan antara tanggung jawab pemilik akun media sosial dengan perusahaan media sosial itu sendiri.

Sebab, pemilik akun media sosial sudah masuk ke dalam lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Sementara, perusahaan media sosial hingga saat ini masih belum begitu jelas regulasinya.

(Baca juga: Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Media Sosial)

YouTube, lanjut Agus, bisa menjadi contoh baik dalam hal ini. Sebab, selain sudah mempunyai kantor perwakilan di Jakarta, YouTube juga telah menyetujui aturan main di Indonesia, baik soal pajak atau tanggung jawab sosial.

"Kan sekarang YouTube sudah ada mekanisme untuk melaporkan, konten ini mengandung unsur radikal atau tidak. Kalau dilaporkan demikian, ya sama YouTube langsung diblokir. Artinya sebenarnya yang semacam ini bisa diperluas jangkauannya," ujar Agus.

Kompas TV Menggunakan Sosial Media untuk Merajut Keberagaman (Bag 3)

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X