Polisi Juga Diminta Tindak Politisi yang Sewa "Buzzer" Penyebar Hoaks

Kompas.com - 26/08/2017, 15:11 WIB
Pengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017). Kompas.com/Fachri FachrudinPengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyebaran konten negatif dan hoaks berbasis suku, agama, ras dan antargolongan.

Ia juga meminta penegakan hukum berlaku bagi para pihak yang ikut terlibat dengan kelompok tersebut, tak terkecuali kalangan politisi.

"Pelaku hoaks itu, produsen, maupun klien yang dapat manfaat, harus ditindak tegas. Kalau ada politisi yang menyewa buzzer untuk mendiskreditkan seseorang dan isinya konten fitnah, bisa dituntut dengan pencemaran nama baik," kata Ace usai diskusi "Bisnis dan Politik Hoaks?" di Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Ace mengaku pernah ditawari oleh suatu pihak yang serupa kelompok Saracen, namun dirinya menolak. Kelompok tersebut siap membangun opini untuk menjatuhkan pihak lain.

"Saya secara pribadi beberapa kali ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini dengan men-down grade orang lain," kata anggota Komisi II tersebut.

Menurut Ace, regulasi sudah tegas mengatur sanksi terhadap para penebar hoaks. Ace meminta polisi bertindak tegas.

"Lagi-lagi soal penegakan hukum tersebut, baik di momentum politik maupun kehidupan sehari-hari, karena sudah sangat jelas aturan hukumnya tinggal polisi bertindak secara hukum," kata dia.

Polisi menngungkap adanya kelompok penebar berita SARA dan hoaks beberapa waktu lalu, yakni kelompok Saracen.

Saracen mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan. Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata alasan ekonomi.

(Baca juga: Polisi Sebut Saracen Pasang Tarif Rp 72 Juta Per Paket Konten SARA)

Media-media yang mereka miliki, baik akun Facebook maupun situs, akan mem-post berita atau konten yang tidak sesuai dengan kebenarannya, tergantung pesanan.

Para pelaku menyiapkan proposal untuk disebar kepada pihak pemesan. Setiap proposal ditawarkan dengan harga puluhan juta rupiah.

Hingga kini, masih didalami siapa saja yang memesan konten atau berita untuk diunggah di grup maupun situs Saracen. Dalam kasus ini, polisi menetapkan JAS, MFT, dan SRN sebagai tersangka.

(Baca juga: Komite Fact Checker Mafindo Sebut Saracen Main "Dua Kaki")



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X