Polisi Juga Diminta Tindak Politisi yang Sewa "Buzzer" Penyebar Hoaks

Kompas.com - 26/08/2017, 15:11 WIB
Pengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017). Kompas.com/Fachri FachrudinPengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).
|
EditorBayu Galih
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyebaran konten negatif dan hoaks berbasis suku, agama, ras dan antargolongan.

Ia juga meminta penegakan hukum berlaku bagi para pihak yang ikut terlibat dengan kelompok tersebut, tak terkecuali kalangan politisi.

"Pelaku hoaks itu, produsen, maupun klien yang dapat manfaat, harus ditindak tegas. Kalau ada politisi yang menyewa buzzer untuk mendiskreditkan seseorang dan isinya konten fitnah, bisa dituntut dengan pencemaran nama baik," kata Ace usai diskusi "Bisnis dan Politik Hoaks?" di Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Ace mengaku pernah ditawari oleh suatu pihak yang serupa kelompok Saracen, namun dirinya menolak. Kelompok tersebut siap membangun opini untuk menjatuhkan pihak lain.


"Saya secara pribadi beberapa kali ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini dengan men-down grade orang lain," kata anggota Komisi II tersebut.

Menurut Ace, regulasi sudah tegas mengatur sanksi terhadap para penebar hoaks. Ace meminta polisi bertindak tegas.

"Lagi-lagi soal penegakan hukum tersebut, baik di momentum politik maupun kehidupan sehari-hari, karena sudah sangat jelas aturan hukumnya tinggal polisi bertindak secara hukum," kata dia.

Polisi menngungkap adanya kelompok penebar berita SARA dan hoaks beberapa waktu lalu, yakni kelompok Saracen.

Saracen mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan. Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata alasan ekonomi.

(Baca juga: Polisi Sebut Saracen Pasang Tarif Rp 72 Juta Per Paket Konten SARA)

Media-media yang mereka miliki, baik akun Facebook maupun situs, akan mem-post berita atau konten yang tidak sesuai dengan kebenarannya, tergantung pesanan.

Para pelaku menyiapkan proposal untuk disebar kepada pihak pemesan. Setiap proposal ditawarkan dengan harga puluhan juta rupiah.

Hingga kini, masih didalami siapa saja yang memesan konten atau berita untuk diunggah di grup maupun situs Saracen. Dalam kasus ini, polisi menetapkan JAS, MFT, dan SRN sebagai tersangka.

(Baca juga: Komite Fact Checker Mafindo Sebut Saracen Main "Dua Kaki")

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X