KPK Sita 50 Barang, Termasuk Keris dan Tombak dari Kediaman Dirjen Hubla

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah kediaman Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, yang menjadi tersangka penerimaan suap, pada Jumat (25/8/2017).

Kediaman Tonny berlokasi di Mess Perwira Bahtera Suaka, RT 04, RW 01, Gunung Sahari Raya Nomor 65, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada 50 barang yang disita dari kediaman Tonny karena diduga hasil gratifikasi.

"Total sekitar 50 item yang disita," kata Febri, melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/8/2017).

(baca: Diduga Terima Suap Rp 20,74 Miliar, Berapa Harta Dirjen Hubla Kemenhub?)

Febri menjelaskan, penyidik akan memeriksa barang-barang yang disita untuk membuktikan benar atau tidaknya hasil gratifikasi.

Adapun barang yang disita adalah 5 buah keris, 1 tombak, lebih dari 5 jam tangan dan lebih dari 20 cincin serta batu akik dengan ikatan yang diduga lapis emas kuning dan emas putih.

Febri mangatakan, pada penggeledahan saat dilakukan penangkapan pada Rabu (23/8/2017) malam, KPK menemukan 33 tas berisi uang yang jumlahnya mencapai Rp 18 miliar yang diduga hasil gratifikasi.

Menurut Febri, penangkapan Tonny harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara menolak gratifikasi sejak awal ditawarkan oleh pihak yang memliki kepentingan tertentu sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

"Jika memang dalam kondisi tertentu tidak dapat menolak, misalnya diberikan secara tidak langsung, maka wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Sesuai aturan di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ujar Febri.

(baca: Melihat Mess Dirjen Hubla, Tempat KPK Sita 33 Tas Berisi Rp 18,9 Miliar)

Pelaporan dapat dilakukan dengan cara langsung datang ke KPK atau melalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau melalui www.gol.kpk.go.id.

Adapun Tonny ditangkap KPK pada Rabu (23/8/2017) malam. Ia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan, terkait proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.