Kompas.com - 24/08/2017, 19:27 WIB
Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali dan Terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis usai menjalani sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017). Fachri FachrudinTerpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali dan Terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis usai menjalani sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima terpidana kasus korupsi, yakni Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryana Karno menilai bahwa remisi seharusnya juga diberikan kepada koruptor.

Hal ini disampaikan Muhammad Rullyani, kuasa hukum kelima terpidana tersebut dalam sidang uji materi terkait ketentuan remisi yang diatur pada Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).

Rullyani mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali.

"Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa segala warga negara persamaan kedudukannya di depan hukum dan dalam pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," kata Rullyani.

Baca: Ingin Dapat Remisi, Lima Napi Korupsi Ini Ajukan Gugatan ke MK

Selain itu, lanjut dia, Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi, kata Rullyani, remisi tidak diberlakukan bagi terpidana kasus korupsi.

Adapun, aturan mengenai hak bagi terpidana juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 14 Ayat 1 huruf i undang-undang tersebut menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.

"Maka hak-hak remisi adalah hak yang tidak bisa dinegasikan (dihilangkan)," kata dia.

Ia juga berharap agar MK memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf i UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan tidak berlaku selama dimaknai "tidak bagi narapidana kasus korupsi".

Uji materi tersebut teregistrasi di MK dengan Nomor Perkara 54/PUU/-XV/2017.

Kompas TV Bagi KPK, tak ada ampun bagi koruptor. Tertangkap tangan menerima suap atau korupsi, maka KPK tak segan melakukan penahanan. Mulai dari bupati hingga hakim konstitusi. Sungguh. KPK telah menjelma jadi predator menakutkan bagi para koruptor. "Keangkeran" KPK saat ini juga terlihat dari rumah tahanan barunya. Di gedung merah putih, rutan bagi tersangka kasus korupsi ini terletak di belakang gedung utama. Rutan ini dapat menampung 37 tahanan. Terdapat tiga sel dan satu sel isolasi untuk tahanan perempuan. Sementara, untuk tahanan pria tersedia delapan sel dan satu sel isolasi. Jangan harap ada fasilitas pendingin ruangan, televisi, atau kasur empuk. Karena yang tersedia hanya ranjang keras dari beton yang berdampingan dengan toilet. Selain itu, rutan KPK juga memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan rutan lain. Hadirnya KPK sejak 2003 silam tak dipungkiri telah memunculkan asa bagi pemberantasan korupsi. KPK kini telah menjelma menjadi salah satu "roh" dalam pemberantasan korupsi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Nasional
Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Nasional
Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Nasional
Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.