Ingin Dapat Remisi, Lima Napi Korupsi Ini Ajukan Gugatan ke MK

Kompas.com - 24/08/2017, 16:48 WIB
Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali dan Terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis usai menjalani sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017). Fachri FachrudinTerpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali dan Terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis usai menjalani sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima terpidana kasus korupsi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan remisi pada Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kelima narapidana tersebut adalah Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryana Karno.

Mereka meminta agar ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku selama dimaknai tidak untuk narapidana kasus korupsi.

"Menyatakan Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 'pemberian remisi tidak berlaku juga untuk napi korupsi'," kata Muhammad Rullyandi, kuasa hukum para pemohon, dalam sidang panel yang mengagendakan pembacaan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Kamis (24/8/2017).

Baca: Jokowi Tolak Remisi Koruptor Dipermudah, Menkumham Ambil Jalan Tengah

Ia mengatakan, pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi tidak boleh mendapatkan remisi.

Adapun ketentuan remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan.

PP ini menyebutkan bahwa seorang narapidana kasus korupsi berpeluang mendapat remisi jika menjadi justice collaborator. 

Meski demikian, yang menentukan narapidana bisa menjadi justice collaborator adalah penegak hukum, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Yasonna Akan Bertemu dengan Lima Guru Besar Penolak Revisi Remisi Koruptor

Menurut Rullyandi, aturan ini merugikan pihaknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, ia menilai, UUD 1945 tidak bersifat diskriminatif dengan mengecualikan seorang narapidana tertentu untuk mendapatkan remisi.

"Di UUD 1945 Pasal 27 semua sama di mata hukum. Pasal 28 d (UUD 1945), menyebutkan bahwa semua berhak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28i ayat 2, semua bebas atas perlakuan diskriminatif," kata dia.

Menanggapi permohonan tersebut, tiga hakim konstitusi memberikan sejumlah saran.

Tiga hakim MK itu adalah Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams.

Aswanto mempertanyakan materi permohonan yang diajukan.

"Ini yang diuji UU Pemasyarakatan atau PP-nya (PP nomor 99/2012)?" kata Aswanto.

Ia meminta pemohon lebih rinci menjelaskan konstruksi hukum atas permohonan tersebut.

Ditemui usai persidangan, Suryadharma Ali (SDA) berharap agar MK dapat mengabulkan permohonan yang diajukan.

Ia mengatakan, akan memperbaiki permohonan sesuai saran-saran yang disampaikan hakim konstitusi.

"Kami diminta membangun konstruksi hukum yang lebih baik," kata Suryadharma.

Kompas TV Wapres JK Nilai Wajar Langkah Pansus DPR Evaluasi KPK

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Lumajang: Semeru Keluarkan Lava Pijar Sejak Sabtu Dini Hari

Bupati Lumajang: Semeru Keluarkan Lava Pijar Sejak Sabtu Dini Hari

Nasional
Sebelum Erupsi, Gunung Semeru Sempat Dilaporkan Berstatus Waspada

Sebelum Erupsi, Gunung Semeru Sempat Dilaporkan Berstatus Waspada

Nasional
UPDATE 4 Desember: Ada 5.268 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Ada 5.268 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Desember: Ada 7.632 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Ada 7.632 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Keluarkan Guguran Awan Panas

Gunung Semeru Erupsi, Keluarkan Guguran Awan Panas

Nasional
Wapres Minta ICMI Beri Masukan Konstruktif demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Wapres Minta ICMI Beri Masukan Konstruktif demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Nasional
UPDATE 4 Desember: Sebaran 246 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 4 Desember: Sebaran 246 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 314, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.105.994

UPDATE 4 Desember: Bertambah 314, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.105.994

Nasional
UPDATE: Bertambah 246, Kasus Covid-19 Kini Capai 4.257.489

UPDATE: Bertambah 246, Kasus Covid-19 Kini Capai 4.257.489

Nasional
Wapres Harap Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jadi Pembelajaran Pentingnya Penguatan Sistem Kesehatan

Wapres Harap Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jadi Pembelajaran Pentingnya Penguatan Sistem Kesehatan

Nasional
Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Nasional
Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Nasional
Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Nasional
Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.