Marzuki Alie: Teman-teman di DPR Seharusnya Bisa Berempati Dulu...

Kompas.com - 23/08/2017, 19:11 WIB
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17. ANTARA FOTO/Syailendra HafizMantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat di Senayan yang terus mendorong pembangunan gedung baru. Menurut dia, para wakil rakyat tidak memiliki empati.

"Sekarang kita ini defisit APBN luar biasa, fiskal kita bermasalah juga, penerimaan pajak tidak sesuai target, harusnya ada empati dong," ujar Marzuki saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Rabu (23/8/2017).

Marzuki bukan menganggap gedung baru DPR/MPR/DPD RI tidak penting. Namun, alangkah bijaknya jika para wakil rakyat sedikit mengalah dengan mengalihkan uang pembangunan gedung ke program-program prorakyat. Salah satunya adalah program pendidikan. Pasalnya, masih banyak anak di pelosok Indonesia yang masih belum tersentuh bangku sekolah.

 


(Baca: Bangun Gedung Baru, DPR Ingin Tiru Ruang Pejabat BPK dan MK)

"Berikanlah untuk biaya pendidikan. Untuk anak-anak kita yang tak mampu kuliah. Manfaat untuk anak-anak kita lebih luar biasa," ujar dia.

"Tolonglah teman-teman saya di sana (parlemen) bersabar dululah. Saya minta teman-teman saya di DPR itu berempatilah dengan situasi sekarang," lanjut Marzuki.

Pembangunan gedung baru akan lebih tepat diajukan ketika ekonomi Indonesia membaik. Indikatornya, pertumbuhan ekonoi nasional, penerimaan pajak dan neraca perdagangan.

 

(Baca: Mahfud MD: Gedung Baru DPR, untuk Apa Sih?)

Sebelumnya, DPR RI mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk pembangunan gedung baru. Namun, hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR RI Tahun 2018.

Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).

Kompas TV PPP menganggap pembangunan apartemen untuk anggota dewan tidak menjadi prioritas.

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

Nasional
Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Nasional
Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Nasional
SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Nasional
Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Nasional
Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Nasional
Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Nasional
Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Nasional
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X