Muhadjir Ungkap Alasan Lamanya Perpres Pengganti "Full Day School" Terbit

Kompas.com - 23/08/2017, 17:41 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menolak usulan Ketua Kwaran Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault agar Gerakan Pramuka dinaungi kementeriannya. Jakarta, Senin (21/8/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menolak usulan Ketua Kwaran Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault agar Gerakan Pramuka dinaungi kementeriannya. Jakarta, Senin (21/8/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan Peraturan Presiden (Perpres) Pendidikan Karakter atau aturan pengganti Full Day School tak kunjung diterbitkan segera.

Menurutnya, Perpres tersebut tak kunjung terbit lantaran melibatkan banyak Kementerian untuk pembahasan dan harmonisasi final regulasinya.

"Buat Perpres kan ada aturannya, bukan kayak aturan Menteri. Pasti melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara dan lainnya," kata Muhadjir di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan bahwa Perpres saat ini tinggal diteken oleh Presiden Joko Widodo.

 

(Baca: Tolak "Full Day School", Ribuan Warga NU Semarang Usung 2 Keranda)

"Harmonisasi sudah Senin kemarin, sudah masuk ke Setneg dan tunggu dibaca ulang sama Presiden. Kalau pak Presiden setuju ya diteken. Jadi tunggu saja Perpres itu diteken Presiden," kata Hamid.

"Jadi lima kementerian sudah selesai semua, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemensetneg sudah," tambah dia.

Menurut Hamid, masalah subtansi pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam harmonisasi Perpres yang dilakukan di Kemenkumham Senin kemarin.

"Masalah pendidikan karakter itu apa saja intinya. Kami kan sudah minta masukan- masukan, sudah kita diskusikan semuanya. Masukan dari Kemenag, NU, Muhamadiyah dan organisasi lain," tutup dia.

Kompas TV Kemendikbud akan mengevaluasi kekurangan ini  untuk melakukan perbaikan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.