Petinggi PT Wika Mengaku Diarahkan PT DGI dalam Lelang Proyek Wisma Atlet

Kompas.com - 23/08/2017, 13:40 WIB
Para petinggi perusahaan kontraktor bersaksi untuk terdakwa mantan Dirut PT DGI Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/8/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPara petinggi perusahaan kontraktor bersaksi untuk terdakwa mantan Dirut PT DGI Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/8/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu petinggi PT Wijaya Karya (Wika) Kusmulyana, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi.

Dalam persidangan, Mulyana mengakui bahwa PT Wika pernah diarahkan oleh PT DGI dalam proyek pembangunan wisma atlet di Provinsi Sumatera Selatan pada 2010-2011.

Menurut Mulyana, ia pernah didatangi Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohammad El Idris. Saat itu, El Idris meminta agar PT Wika mengikuti lelang proyek wisma atlet.

"Pak El Idris minta dukungan. Dia didukung pihak yang mempunyai kekuatan untuk keputusan untuk memenangkan pihak tertentu," ujar Mulyana kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


(Baca: Mantan Dirut PT DGI Didakwa Rugikan Negara Rp 54 Miliar dalam Proyek Wisma Atlet)

Menurut Mulyana, PT Wika diminta untuk mengikuti proses tender dan mengikuti proses prakualifikasi.

Meski demikian, PT Wika hanya diminta untuk menjadi perusahaan pendamping. Sementara, pemenang lelang sudah ditentukan sejak awal, yakni dimenangkan oleh PT DGI.

Dalam proses lelang, dokumen penawaran yang diserahkan PT Wika, ternyata telah disesuaikan dengan dokumen yang dibuat oleh PT DGI. Dengan demikian, dokumen penawaran PT Wika hanya sekadar formalitas.

Menurut Mulyana, El Idris dan PT DGI didukung oleh kekuatan besar yang salah satunya adalah Muhammad Nazaruddin.

"Nama di belakang Pak Idris sangat punya pengaruh. Nama Bu Rosa dan Pak Nazaruddin," kata Mulyana.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X