PPP: Koalisi 5 Parpol di Jabar Tak Tutup Peluang Usung Ridwan Kamil

Kompas.com - 23/08/2017, 13:14 WIB
Wali Kota Bandung yang juga bakal calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberikan arahan saat menggelar Halal Bihalal dan Konsolidasi Relawan Jabar Juara, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (16/7/2017). Kegiatan ini merupakan ajang silahturahmi dengan Simpul Relawan Ridwan Kamil dari berbagai komunitas dan organisasi se-Jabar sebagai kesiapan untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. ANTARA FOTO/FAHRUL JAYADIPUTRAWali Kota Bandung yang juga bakal calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberikan arahan saat menggelar Halal Bihalal dan Konsolidasi Relawan Jabar Juara, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (16/7/2017). Kegiatan ini merupakan ajang silahturahmi dengan Simpul Relawan Ridwan Kamil dari berbagai komunitas dan organisasi se-Jabar sebagai kesiapan untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, koalisi lima partai di Pilkada Jawa Barat bukan berarti menutup pintu bagi calon-calon tertentu.

Termasuk terhadap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Adapun lima partai tersebut adalah PPP, PKB, PAN, Hanura dan Partai Demokrat.

"Jadi keliru kalau komunikasi membangun koalisi oleh lima parpol tersebut dimaknai sebagai menutup pintu bagi Ridwan Kamil untuk diusung," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (23/8/2017).

(baca: Masuk Koalisi 5 Partai, PAN Ingin Kadernya Dampingi Ridwan Kamil)

Arsul menjelaskan, komunikasi politik yang dibangun pengurus lima parpol tersebut merupakan upaya dalam membangun platform politik dan pembangunan bersama untuk Jabar yang lebih baik ke depan.

Koalisi tersebut, menurut dia, juga tak bersifat eksklusif. Lima parpol tersebut juga masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan parpol lainnya.

Dalam komunikasi lima partai, kata Arsul, tak ada pembicaraan langsung untuk menunjuk calon gubernur atau calon wakil gubernur tertentu.

"Jadi jangan dimaknai sebagai koalisi pragmatis untuk menutup pintu bagi calon tertentu dan membukanya bagi yang lain," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

(baca: Alasan Koalisi Lima Partai Belum Mau Gandeng Nasdem dan Ridwan Kamil)

Ia juga menegaskan, kesepakatan dari koalisi tersebut baru secara global. Termasuk jika figur yang diusung bukan kader internal parpol, maka diharapkan calon wakil gubernurnya adalah kader salah satu parpol yang berkoalisi.

"Setelahnya tentu akan dilaporkan kepada DPP masing-masing," ucap Arsul.

Demokrat, PPP, PAN, PKB dan Partai Hanura sepakat untuk berkoalisi di Pilkada Jawa Barat 2018.

Kesepakatan tersebut diputuskan seusai rapat khusus yang mempertemukan Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Munawaroh, Ketua Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulandjana, Ketua PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmat, perwakilan Ketua DPW PKB Jawa Barat dan perwakilan DPD Partai Hanura Jawa Barat di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin (21/8/2017) malam.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X