Jusuf Kalla: First Travel yang Harus Ganti Rugi, Bukan Pemerintah

Kompas.com - 22/08/2017, 21:20 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah akan mendukung segala bentuk penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk revisi Undang-Undang lembaga anti-rasuah tersebut. Jakarta, Selasa (22/8/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah akan mendukung segala bentuk penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk revisi Undang-Undang lembaga anti-rasuah tersebut. Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah seharusnya tak diminta untuk menanggung ganti rugi para calon jemaah umrah korban biro perjalanan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel.

Pihak yang sepenuhnya harus bertanggung jawab adalah biro perjalanan tersebut. 

"Harusnya siapa yang terima duit itu yang ganti kan? Masa Anda yang tidak terima duit mesti ganti. Siapa yang terima duit?" kata Kalla, di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

"Jadi tanggung jawab tentu siapa yang menerima uang itu," tegas Kalla.

Baca: Pasutri Bos First Travel Punya Restoran di Inggris

Ia juga menyayangkan masyarakat yang tidak selektif memilih biro perjalanan umrah karena hanya tergiur harga yang murah.

"Ini kan risiko masing-masing karena kenapa mau percaya sama yang murah. Karenanya ini kan pemerintah tidak bisa (tanggung jawab)," kata Kalla.

Dengan adanya kasus ini, pemerintah akan menetapkan batasan minimal biaya penyelenggaraan ibadah umrah ke Tanah Suci.

"Tentu kemudian pemerintah dari Kementerian Agama bisa menetapkan batas minimum biaya umrah berapa itu. Tapi walaupun ada batas minimum, selama biro perjalanan umrah pakai sistem ponzi ya sama juga," kata Kalla.

Baca: Korban First Travel Minta Diselamatkan Pakai Dana Haji

"Sebenarnya semua ada aturannya, travel untuk umroh itu harus terdaftar, harus dicek semuanya. Tidak semua travel itu bisa laksanakan umrah. Karena harus juga punya hubungan, terdaftar juga di Arab Saudi," kata Kalla.

Sebelumnya, saat audiensi dengan DPR beberapa hari lalu, salah seorang korban First Travel, Sarah, meminta agar pemerintah mau menggelontorkan satu persen dana haji untuk menyelamatkan nasib 62.000 korban First Travel.

"Kemarin ada dana haji yang Rp 100 triliun, diambil satu persen untuk menyelamatkan jemaah First Travel bisa enggak?" tanya Sarah, saat audiensi dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Menurut Sarah, usulannya tersebut rasional mengingat kejadian First Travel dengan korban mencapai 62.000 calon jemaah ini sudah melebihi bencana nasional.

Ia tak lagi memercayai keterangan manajemen First Travel yang berubah-ubah.

Baca: Menangis, Korban First Travel Minta Bantuan DPR agar Tetap Berangkat

Awalnya, First Travel mengklaim calon jemaah yang urung diberangkatkan sebanyak 35.000 orang.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, ternyata ada 62.000 orang calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan.

Kompas TV Seperti Inilah Rumah Bos First Travel

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Nasional
Pesan Erick Thohir kepada Ahok: Jaga Kekompakan Pertamina

Pesan Erick Thohir kepada Ahok: Jaga Kekompakan Pertamina

Nasional
100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

Nasional
Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari  Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Nasional
Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Nasional
UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Nasional
Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X