Perindo Gugat Aturan Verifikasi Partai Peserta Pemilu 2019

Kompas.com - 22/08/2017, 15:44 WIB
Ketua LBH Partai Persatuan  Indonesia (Perindo) , Ricky Margono, ditemui usai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan verifikasi bagi partai politik baru sebagai calon peserta Pemilu 2019, Selasa (22/8/2017). Fachri FachrudinKetua LBH Partai Persatuan Indonesia (Perindo) , Ricky Margono, ditemui usai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan verifikasi bagi partai politik baru sebagai calon peserta Pemilu 2019, Selasa (22/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan gugatan terhadap ketentuan verifikasi bagi partai politik baru sebagai calon peserta Pemilu 2019.

 

Gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/8/2017).

Ketentuan soal verifikasi partai tercantum dalam Pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu.

Ketua LBH Perindo, Ricky Margono, menilai, aturan verifikasi partai diskriminatif karena hanya berlaku bagi partai baru.

Sementara, partai politik peserta Pemilu 2014 tidak menjalani verifikasi ulang.

"Padahal politik di Indonesia begitu dinamis sejak tahun 2014 sampai sekarang," kata Ricky, seusai menyerahkan berkas permohonan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa.

Baca: UU Pemilu Diteken Jokowi, Istana Berharap KPU dan Bawaslu Segera Bekerja

"Contohnya berapa kejadian seperti dualisme partai, apakah itu bisa mengubah struktural partai? Jelas saja. Oleh karena itu perlu verifikasi ulang semua," tambah dia.

Sebelumnya, sudah ada dua pihak yang menggugat ketentuan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, yakni Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, tidak akan berpengaruh banyak terhadap anggaran jika partai lama ikut diverifikasi ulang.

Namun, beban kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai kepanjangan tangan dari KPU menjadi bertambah.

"Dari segi biaya tidak terlalu pengaruh tapi beban kerja, karena PPS, PPK honornya kan perpaket," kata Hasyim di KPU, Senin (21/8/2017).

Kompas TV Politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengajukan uji materi undang undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.