Fahri Hamzah Heran Penataan Kompleks Parlemen Diributkan, Pindah Ibu Kota Tidak

Kompas.com - 22/08/2017, 13:47 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan reaksi publik terhadap rencana penataan Kompleks Parlemen.

Adapun, penataan Kompleks Parlemen termasuk rencana pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I, pembangunan alun-alun demokrasi hingga museum dan perpustakaan.

"Masa kami mau berwacana mengintegrasikan kawasan parlemen saja kita ribut sedunia? Pemerintah mau mindahin Ibu Kota, ya kita biasa-biasa saja, santai saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Fahri menegaskan, kuasa pengguna anggaran berada di tangan eskekutif. Sedangkan legislatif, dalam hal ini hanya memberikan ide.

Eksekusi penataan Kompleks Parlemen berada di Sekjretaris Jenderal DPR yang kemudian dibahas kembali di Badan Anggaran untuk disetujui atau tidak.

"Kan ada pemerintahnya di situ pada saat pembahasan anggaran," ucap dia.

Adapun mengenai pembangunan apartemen anggota DPR yang dibatalkan, Fahri menuturkan hal tersebut karena Ketua DPR RI Setya Novanto tak ingin ribut.

"Masalahnya kami baru ngomong ini, kawasan harus ditata begini, begini. Ini sudah jadi ribut sedunia padahal belum ada rencananya," kata dia.

Sebelumnya, Setya Novanto menegaskan bahwa pembangunan apartemen anggota DPR belum perlu dilakukan.

"Kami sudah putuskan tidak perlu kami harus membangun atau kami menyewa apartemen. Itu sudah final kami putuskan bersama," kata Novanto.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Nasional
KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

Nasional
Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X