Kapolri Sebut Orangtua Penghina Jokowi Anggota Ormas yang Akan Dibubarkan

Kompas.com - 22/08/2017, 10:16 WIB
Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyayangkan tindakan hukum yang dilakukan MFB (18), remaja asal medan yang menghina Presiden Joko Widodo dan Polri melalui media sosial.

Sampai saat ini, Polri masih mencari tahu apakah MFB melakukannya sendiri atau dorongan orang lain.

"Kalau seandainya dia disuruh orang, kami akan lihat. Berarti dia hanya bumper-nya di depan," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Sebab, kata Tito, orangtua MFB merupakan anggota organisasi masyarakat yang mau dibubarkan. Namun, Tito enggan menyebut nama ormas yang dimaksud.

Penyidik akan menarik garis lurus apakah motifnya berkaitan dengan latar belakang keluarganya.

"Apa itu motifnya? Kami akan pelajari lagi. Saya belum dapat laporan yang terakhir," kata Tito.

"Yang jelas saya selaku kapolri menyesalkan ada sosok generasi muda yang memiliki karakter yang tidak tepat untuk pembangunan bangsa ini," ujar dia.

Tito mengatakan, kreativitas sedianya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan membangun. Namun, MFB memanfaatkan kreativitasnya secara berlebihan untuk mencemarkan nama baik orang lain.

Menurut dia, lebih baik generasi muda mencontoh tokoh-tokoh yang menginspirasi dunia di usia muda.

"Pendiri Facebook di umurnya yang 20 sudah bisa mengegerkan dunia, membuat dia jadi miliuner. Itu yang harus dicontoh dengan baik," kata dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X